Pendataan Non ASN: Syarat hingga Siapa Saja Tenaga Non ASN?

Liputan6.com, Jakarta - Pendataan non aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam google tren pada Senin, 22 Januari 2024. Lalu apa itu pendataan non ASN?

Mengutip laman bkn.go.id, Selasa (23/1/2024), pendataan non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut ulasan singkat mengenai tenaga non ASN hingga syarat pendataan tenaga non ASN:

Lalu siapa saja tenaga non ASN?

Tenaga honorer (THK-II) yang terdapat dalam database nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Apa saja syarat pendataan tenaga non ASN?

Pada syarat pendataan tenaga non ASN ini memakai syarat pendataan tenaga non ASN 2022.

1.Masih aktif bekerja di instansi pendaftar non ASN.

2.Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

3.Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja

4.Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021. Setiap persyaratan ini harus dipenuhi dalam pendataan Non ASN.

Apakah tenaga non ASN wajib membuat akun?

Wajib, sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non ASN akan datanya masing-masing.

Hal-hal yang harus disiapkan:

Sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut mendaftar sebagai tenaga non ASN, pastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut terdiri dari:

1.Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil

2.Kartu Keluarga

3.Ijazah

4.Pas foto

5.Swafoto atau selfie

6.Surat Keputusan (SK) jabatan

7.Bukti pembayaran gaji

2 dari 4 halaman

Langkah Membuat Akun

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Berikut langkah-langkah membuat akun:

1.Tenaga NON ASN mengakses portal pendataan tenaga Non ASN tahun 2022 pada alamat https://pendataan-nonasn.bkn.go.id

2.Pastikan data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dalam aplikasi pendataan Non ASN.

3.Membuat akun pendataan Tenaga Non ASN dengan klik buat akun. Akan tampil halaman langkah 1: pengecekan identitas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi.

4.Tenaga Non ASN melengkapi data-data yang harus diisikan sesuai dengan tampilan pada halaman langkah 1: pengecekan identitas yaitu:

-Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP

-Nomor Kartu Keluarga

-Nama lengkap sesuai KTP

-Tempat lahir sesuai KTP

-Tanggal lahir sesuai KTP

-Nomor handphone aktif

-Alamat email pribadi yang aktif

-Captcha yang tertera di layar

5.Jika telah melengkapi semua isian, klik lanjutkan. Apabila data Anda sudah didaftarkan instansi akan tampil halaman Langkah 2: Lengkapi Data

6.Apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Silahkan melapor pada instansi masing-masing.

7.Tenaga Non ASN melanjutkan proses membuat akun dengan mengisikan data-data sesuai kolom-kolom isian. Perhatikan petunjuk pengisian pada setiap kolom. Password, pertanyaan pengaman dan jawaban pengaman harus diingat dan dijaga kerahasiannya setiap calon pendaftar.

8. Setelah melengkapi data, lakukan unggah/upload:

-File scan berwarna KTP/surat keterangan kependudukan asli yang berformat jpg/jpeg dan berukuran maksimal 200 kb

-File pasfoto berwarna yang berformat jpg/jpeg dan berukuran maksimal 200 kb

9.Jika telah mengisi semua data dan mengunggah file, isikan kode CAPTCHA dan klik lanjutkan

3 dari 4 halaman

Langkah Berikutnya

Hasil Tes PPPK — PPPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah ditetapkan.

10.Langkah ketiga dalam pembuatan akun dilanjutkan dengan pengecekan ulang data. Tenaga Non ASN wajib melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diisikannya pada langkah 1 dan 2:

-Jika data-data diyakini telah sesuai maka silakan klik proses pembuatan akun

-Jika ingin melakukan perbaikan data klik kembali

Pastikan semua data sesuai dan tidak terdapat kesalahan pengisian, karena setelah pembuatan akun diproses sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan data antara lain nama, tempat lahir, tanggal lahir, pasfoto dan sebagainya.

Saat klik proses pembuatan akun akan tampil notifikasi kesesuaian data. Jika yakin telah sesuai klik iya, jika belum yakin silakan klik tidak

Jika telah mengkonfirmasi kesesuaian data di atas, pembuatan akun telah selesai

Cetak Kartu Informasi Akun

Langkah selanjutnya dalam membuat akun adalah melakukan cetak kartu informasi akun. Tenaga non ASN dapat melakukan pencetakan kartu informasi akun dengan klik cetak informasi pendaftaran, dan masuk/login ke akun yang telah dibuat dengan klik lanjutkan login pendaftaran

4 dari 4 halaman

Alasan Pemerintah Buka Lowongan CPNS 2024 dan PPPK Formasi Guru dan Nakes

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, menegaskan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) seperti CPNS dan PPPK sebanyak 2,3 juta pada 2024 masih difokuskan untuk pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan (nakes).

Menurutnya, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan hingga kini masih sangat dibutuhkan. Lantaran, tidak bisa digantikan dengan teknologi.

"Kita ingin sampaikan pertama adalah fokus kepada pelayanan dasar, yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar yaitu guru tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia Termasuk di daerah-daerah pinggiran atau 3T," kata Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (6/1/2024).

Selain itu, pada CASN 2024 ini Pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II, sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” jelas Anas.

Azwar Anas menyebut terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air.

Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.

"ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” pungkasnya.