Luhut Ungkit OSS BKPM di Era Tom Lembong: Kami yang Menyelesaikan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyoroti terkait proyek Online Single Submission (OSS) yang sempat menjadi polemik pada era Kepemimpinan BKPM Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Pasalnya, Tom Lembong pada saat menjabat sebagai Kepala BKPM periode 2016-2019 menolak penggunaan OSS untuk mempermudah perizinan usaha.

"Nah, pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM, makannya sempat di Kemenko, waktu itu trouble, dan banyak pengusaha yang mengeluh terhadap hal ini," kata Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi 2023, di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024).

Diketahui, OSS merupakan system Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Kemudian, setelah Bahlil Lahadilia menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, akhirnya sistem kebijakan OSS diambil alih dan dikelola oleh BKPM.

Nomor Induk Berusaha

Alhasil pada 2019, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diproses dari OSS mencapai 1.927 izin per hari, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 4.143 izin per hari, tahun 2021 terdapat 5.932 izin yang terbit. Lalu, tahun 2022 sebanyak 6.785 izin yang terbit, hingga puncaknya pada tahun 2023 Kementerian Investasi berhasil mengeluarkan 11.096 izin per hari.

"Alhamdulillah sekarang OSS sudah bisa mengelurkan NIB per hari 11.096 dan untuk 2023 kita mampu mencetak 4.061.883 NIB," pungkas Bahlil Lahadalia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, enggan menyebut langsung nama Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal dengan nama Tom Lembong saat memaparkan capaian realisasi investasi pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Diketahui Tom Lembong pernah menjabat sebagai Kepala BKPM periode 2016-2019 menggantikan Franky Sibarani. Dalam paparannya, terlihat Bahlil dengan semangat menyebutkan nama Franky, namun saat membahas Kepala BKPM selanjutnya, ia enggan menyebut nama Tom Lembong.

Tom Lembong sendiri dalam Capres-Cawapres Pemilu 2024 mendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin. Sementara Bahlil Lahadalia sendiri berada di kubu Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil mengatakan, sejak era Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani periode 2014-2016 dalam Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, target investasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar Rp 519,50 triliun pada tahun 2015 tercapai Rp 545,40 triliun.

"Kalau kita lihat 2015, zamannya pak Franky RPJM itu Rp 519,50 triliun, Alhamdulillah tercapai sebesar Rp 545,40 triliun," kata Bahlil dalam konferensi pers kinerja investasi tahun 2023, di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024).

Realisasi Investasi Era Tom Lembong Tercapai

Kemudian, pada zaman Kepala BKPM periode 2016-2019, Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal dengan nama Tom Lembong, target investasi dalam RPJM sebesar Rp 594,80 triliun mampu terealisasi Rp 612,80 triliun.

"Saya tidak sebutkan namanya, nanti kepalanya besar (maksudnya Tom Lembong), itu 2016 target RPJM Rp 594,80 triliun realisasinya Rp 612,80 triliun," ujarnya.

Disisi lain, Bahlil juga menyoroti terkait pernyataan Tom Lembong yang menyebut Lithium Ferrophosphate (LFP) sebagai alternatif bahan baku baterai kendaraan listrik ketimbang nikel.

Bahlil tidak terima dengan pernyataan Tom Lembong. Pasalnya nikel hingga kini masih digunakan untuk bahan baku baterai mobil listrik.

"Ini sumber polemik, saya ingin katakan tidaklah benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir atau siapapun yang katakan nikel ga lagi jadi bahan yang dikerja investor untuk buat baterai mobil," pungkas Bahlil.