Pemkot Denpasar Patok Tarif Pajak Hiburan Tertentu Jadi 15%, Ini Alasannya

Hasil dari kesepakatan tarif pajak 15 persen itu akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar yang akan rampung dalam waktu sebulan ke depan.

Di perwali itu juga akan dicantumkan peraturan peralihan yang di antaranya mengatur tarif pajak hiburan tertentu sebesar 15 persen juga berlaku mulai Januari 2024, tidak saja berlaku sejak saat perwali ditetapkan.

Jaya Negara menuturkan, hal itu karena sebelumnya Pemkot Denpasar telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Dalam perda itu mengatur pengenaan tarif pajak yang besarannya sudah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan tarif pajak hiburan 40 persen,” kata dia.Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menuturkan, sesungguhnya Pemkot Denpasar sebelum terbitnya UU HKPD juga memberikan stimulus dan menunjukkan komitmen dalam membangun dunia usaha di kota setempat.

“Sebelumnya tarif pajak hiburan di Denpasar sebesar 10 persen, meskipun di UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu diatur bahwa daerah dapat mengenakan tarif pajak hiburan paling tinggi 35 persen,” ujar dia.

Di sisi lain, tarif pajak hiburan di Kota Denpasar yang sebelumnya 10 persen juga tergolong paling rendah dibandingkan tarif pajak di kota-kota lainnya di Indonesia sebelum berlakunya UU HKPD yakni DKI Jakarta sebesar 25 persen, Kota Bandung sebesar 35 persen dan Kota Semarang sebesar 35 persen.

Hal itu juga lebih rendah kalau dibandingkan kabupaten lainnya di Bali yaitu Kabupaten Tabanan dengan tarif 30 persen dan Kabupaten Karangasem 35 persen.

“Yang jelas Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk tetap membangun dunia usaha yang kompetitif dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas daerah,” kata Eddy Mulya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menilai kenaikan tarif pajak hiburan akan mengganggu iklim bisnis di Indonesia.

Diketahui, tarif pajak hiburan naik menjadi minimum 40 persen dan maksimal sebesar 75 persen. Bahlil pun mengaku kaget dengan kenaikan tarif pajak hiburan tersebut.

"Pajak hiburan, saya juga kaget," kata Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi 2023, di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024).

Namun kata Bahlil, dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Luhut berharap kenaikan pajak ini ditunda pemberlakuannya.

"Memang ini mengganggu tapi pak Menko Luhut sudah menyampaikan untuk di hold, jangan dulu dilakukan karena masih membutuhkan kajian," ujarnya.

Kenaikan Pajak Hiburan Bebani PengusahaSepakat dengan Luhut, Bahlil melihat dari sisi pengguna, kenaikan pajak ini dinilai membebani pengusaha di industri hiburan. Lantaran dampaknya bisa mengurangi jumlah konsumen diindustri hiburan.

"Menurut saya, sebagai yang dulu pernah merasakan pajak hiburan mahal juga, ga ada orang yang masuk kalau mahal begini. Jadi bahaya, konsumennya sedikit. Kalau tinggi biaya-biaya produksi tambahan tinggi, harga jual tinggi, tidak kompetitif nanti. Itu dampaknya ke sana," jelas Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

"Rasa-rasanya begitu, tapi buktinya kan baru diterapkan, belum saya lihat. Tapi feeling saya akan berdampak yang kurang pas," pungkas Bahlil Lahadalia.