Menko Luhut Timbang-Timbang Risiko Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan, bukan berarti pemerintah enggan mengembangkan teknologi itu. Hanya saja, perlu dibarengi dengan kajian yang matang.

"Jadi biar aja ke publik nanti anu, jangan nanti bilang pemerintah gak setuju begini-begini, enggak, kita itu setuju apa aja untuk kebaikan republik," ungkapnya.

"Tapi kita harus cermat melihat itu berdasarkan dari pengalaman-pngalaman kita yang lalu," sambung Menko Luhut.

Jadi Ketua Tim Pembangunan PLTN

Dewan Energi Nasional (DEN) telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), guna meminta arahan untuk membentuk tim percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembuatan draft organisasi Nuclear Energy Program Invitation Organization (NEPIO), yang jadi rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk mengkomersialisasi nuklir.

Dalam susunan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terpilih untuk mengepalai tim percepatan pembangunan PLTN.

"Jadi di situ ada ketuanya adalah Menko Marinves, Ketua Hariannya Menteri ESDM, anggotanya ada dari Ketua Dewan Pengarah BRIN, ada Menteri/Kepala Lembaga terkait, ada anggota DEN, ada Ketua MPTN (Majelis Pengembangan Teknologi Nuklir)," jelas Djoko di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Akan Buat Pokja

Selain itu, tim percepatan pembangunan PLTN juga akan membuat kelompok kerja (pokja) strategi, perencanaaan, kewilayahan, perizinan, pembangunan, dan pengoperasian.

"Serta pokja hubungan kelembagaan dan masyarakat, karena nuklir ini penting untuk mendapat respons dari masyarakat," imbuh Djoko.

Lebih lanjut, Djoko juga mengutip Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), dimana dalam aturan itu posisi nuklir jadi opsi terakhir.

Namun dengan Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP KEN yang tengah diharmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, nuklir bakal punya peran yang sama seperti energi baru dan terbarukan (EBT).

"Kemudian nuklir yang di dalam PP KEN yang eksisting itu merupakan pilihan terakhir. Dalam pembaruan KEN ini, nuklir setara dengan energi baru dan terbarukan lainnya. Jadi tidak lagi ada kata-kata menjadi pilihan yang terakhir," tegas Djoko.

Sebelumnya, Indonesia ditargetkan akan memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung pada 2032. Pembangkit tenaga nuklir pertama di Tanah Air tersebut dibangun oleh perusahaan listrik swasta asal Amerika Serikat, PT ThorCon Power Indonesia dengan kapasitas 500 MW.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prahoro Nurtjahjo, mengatakan bahwa Indonesia perlu menyiapkan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut.

Kementerian ESDM juga telah menjalani beberapa strategi secara internal maupun luar, termasuk melakukan beberapa diskusi dengan International Atomic Energy Agency (IAEA).

"Intinya kalau kita lihat, ini sesuatu yang baru bagi kita di Indonesia. Jadi kalau masalahnya bukan teknologi saja, tapi masalah sosial," ujar Prahoro di Jakarta, Jumat (19/1/2024).