Pemerintah Dihadang 3 Risiko Bangun Perumahan, Kecelakaan Kerja hingga Reputasi

Pembangunan Sejuta Rumah Bersubsidi Masih Berlanjut — Suasana embangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Viona, Ciseeng, Bogor, Selasa (8/6/2021). Kementerian PUPR memastikan pembangunan rumah bersubsidi dalam program sejuta rumah tahun ini masih berlanjut meski di tengah pandemi Covid-19. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dihadapkan pada empat risiko yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan pencegahan serta pemetaaan profil risiko yang ada, sehingga dapat diantisipasi sejak dini.

"Hal ini merupakan bagian dari manajemen risiko. Sehingga hasil pembangunan bisa dilaksanakan secara optimal dan dinikmati oleh masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (29/1/2024).

Iwan menerangkan, beberapa profil risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perumahan, yakni risiko kinerja, risiko layanan, risiko kecelakaan kerja sampai dengan risiko reputasi. Sehingga perlu beberapa upaya secara berkelanjutan dalam memitigasi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan tujuh kunci pengelolaan risiko pembangunan infrastruktur perumahan, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat administrasi, tepat manfaat, tanpa temuan, dan tanpa pengaduan," urainya.

Selain itu, Iwan juga memaparkan tiga pendekatan sebagai langkah antisipatif. Pertama, pendekatan struktural dengan membentuk unit kerja yang menangani upaya pencegahan tindak korupsi, menyusun sistem informasi yang terbuka dan transparan, membangun regulasi yang lebih detail dan komprehensif sehingga lebih efisien dan akuntabel, serta memperbaiki tata kelola yang memiliki potensi fraud.

Kedua, pendekatan kultural melalui perubahan budaya kerja serta, dan terakhir pendekatan spiritual dengan mengarahkan kepada seluruh pegawai untuk meluruskan niat dalam menjalankan tugas serta mengadakan kegiatan spiritual untuk meningkatkan keimanan pegawai di lingkungan kerja.

"Kami ingin agar para pegawai di Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di seluruh provinsi dapat memahami dan melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Gawat, 95 Persen Kawasan Perumahan di Bodetabek Tak Punya Akses Transportasi Umum

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mencatat ada sekitar 95 persen kawasan perumahan di aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Kondisi ini disebut sebagai darurat transportasi publik.

Djoko menilai, seharusnya akses angkutan umum sangat mudah ditemukan dari kawasan-kawasan perumahan di Bodetabek. Itu tak terbatas pada jenis angkutan tertentu.

"Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum. Sekitar 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum. Padahal, idealnya, warga seharusnya bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta dengan berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter," ujar Djoko dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).

Sebagai perbandingan, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini merujuk porsi angkutan umum di DKI Jakarta. Saat ini, sekitar 7,3 juta atau lebih dari 65 persen jiwa penduduk DKI Jakarta dilayani oleh angkutan umum yang eksisting.

"Akan tetapi, baru 656.000 orang atau kurang dari 5 persen jiwa penduduk Bodetabek yang telah dilayani angkutan umum eksisting," kata dia.

"Padahal, berdasarkan cakupan layanan 500 meter dari titik simpul, angkutan umum massal eksisting berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek," imbuh Djoko.

Dia mencatat, berdasarkan cakupan layanan 500 m dari titik simpul, angkutan umum massal eksisting berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.

"Jika 1 penumpang sama dengan 2 perjalanan (trip), maka total penduduk yang menggunakan angkutan umum 1,14 juta penduduk. Terdapat kesenjangan (gap) 7,97 juta penduduk dikurangi 1,14 juta penduduk, yaitu 6,83 juta penduduk," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Jumlah Penumpang

Djoko memuturkan, secara umum, jumlah penumpang eksisting untuk Transjakarta sebanyak 1,17 juta penumpang per hari pada 2023. Kemudian, Commuter Line Jabodetabek 952.000 penumpang perhari di 2023, MRT 40 ribu penumpang perhari pada 2022.

Selanjutnya, LRT Jabodebek 54.117 penumpan perhari di September 2023, LRT Jakarta 2.800 penumpang perhari pada 2023, TransJabo 55.442 penumpang perhari pada 2022.

Lalu, Jabodetabek Regency Connection (JRC) 6.948 penumpang perhari pada 2022), dan Jabodetabek Airport Connection (JAC) 842 penumpang perhari pqda 2022. Total terdapat 2,28 juta penumpang/hari.

Dilihat dari jenis perumahan, data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun 2023, di Jabodetabek, permukiman dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan rata-rataharga pada tiap perumahan. Didapatkan 158 perumahan Kelas Atas, 268 perumahan Kelas Menengah, dan 1.584 perumahan Kelas Bawah, sehingga didapatkan total sebanyak 2.010 Perumahan.

"Tidak sampai 5 persen kawasan perumahan itu mendapat fasilitas layanan angkutan umum. Peluang besar bagi Transjakarta dapat ikut serta melayani sejumlah kawasan perumahan di Bodetabek," ucap Djoko.

Realisasi Penambahan Kuota FLPP Masih Ditunggu