Daftar Menteri Jokowi dan Pejabat Negara yang Ikut Kampanye Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju — Sejumlah pejabat negara dari yang berstatus sebagai menteri hingga wakil menteri telah menentukan langkah untuk berpihak bahkan ikut kampanye kepada salah satu Capres dalam Pemilu 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Peta pergerakan politik jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 kian terlihat. Sejumlah pejabat negara dari yang berstatus sebagai menteri hingga wakil menteri telah menentukan langkah untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilu 2024.

Bahkan, beberapa menteri yang tidak terafiliasi dengan partai politik pun terang-terangan untuk mendukung salah satu dari tiga pasangan capres/cawapres yang ada.

Fenomena tersebut menarik perhatian calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Ia menyindir para menteri tak terkait dengan politik yang blak-blakan terjun masuk menjadi tim sukses salah satu paslon.

Pernyataan itu diutarakannya saat bicara keinginan untuk mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam). Sebab, Mahfud MD tak ingin memanfaatkan posisinya sebagai pejabat negara untuk kepentingan politik.

"Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini sebagai calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak?" tanya Mahfud dikutip dari akun Youtube miliknya, Senin (29/1/2024).

Di sisi lain, tak sedikit menteri/wakil menteri incumbent yang telah atau paling tidak terlihat menyatakan keberpihakannya pada salah satu capres. Dalam hal ini, pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat support paling banyak.

Lantas siapa saja yang terang-terangan dukung dan kampanye? ini daftarnya

Pendukung Prabowo-Gibran

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Rosan Roeslani sebelumnya sebagai Wakil Menteri BUMN I.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Pendukung Ganjar-Mahfud MD

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP) yang jadi Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud
Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo (Waketum Perindo) yang juga Wakil Ketua TPN.
Menkumham Yasonna Laoly
Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Menteri Sosial Tri Rismaharani
Ketua DPR RI Pun Maharani
Wakil Ketua TPN Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Pendukung Anies-Cak Imin

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar

2 dari 2 halaman

Daftar 10 Pejabat Negara yang Dilarang Kampanye Jelang Pemilu

Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang bolehnya seorang Presiden untuk berkampanye atau memihak ke salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) terus menuai polemik. Lantas, siapa saja yang boleh kampanye?

Jokowi menegaskan bahwa aturan soal presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk kampanye diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini disampaikan Jokowi usai pernyataannya soal presiden dan menteri boleh kampanye menjadi polemik.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan," kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi membawa sebuah kertas besar berisi pasal-pasal yang mengatur presiden dan wakil presiden boleh kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Untuk itu, dia meminta agar aturan soal presiden diperbolehkan kampanye tak ditarik kemana-mana.

"Ini saya tunjukin undang-undang nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas? Jadi saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu jangan ditarik ke mana-mana," jelasnya.Daftar Pejabat Negara Dilarang KampanyeLantas, sebenarnya siapa saja pejabat negara yang dilarang kampanye? Dikutip Liputan6.com dari Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017 itu, berikut daftarnya:

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Semua Hakim
Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK
Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI
Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, Karyawan BUMN/BUMD
Pejabat negara bukan anggota parpol sebagai pimpinan lembaga nonstruktural
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Anggota TNI/POLRI
Kepala Desa
Perangkat Desa
Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
menteri
pejabat negara
kampanye
Capres
Pemilu
Anies-Cak Imin
menaker