Jelang Debat Capres, Siapa Paling Unggul soal Program Jaminan Sosial?

Menurut pengamatan Andy sebagai Anggota DJSN, Presiden baru hasil Pilpres mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa setiap warga negara terlindungan Hak Jaminan Kesehatannya yang saat ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

Bagaimana strategi Presiden dalam memastikan 100 persen Universal Health Coverage (UHC), yang artinya tersedianya Pelayanan Kesehatan Paripurna dimana setiap warga negara memiliki akses yang cepat, tepat dan terlayani akan akses kesehatann asional yang disediakan oleh pemerintah.

"Bagaimana strategi calon Presiden mengantisipasi 53,7 juta saat ini terancam tidak mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan, karena kepesertaannya di non aktif kan BPJS Kesehatan. Apakah Calon Presiden berani menyampaiakan bahwa kedepan BPJS itu, khususnya BPJS Kesehatan tidak perlu ada iuran, dengan pembiayaan diambil dari sumber - sumber pendapatan negara lainnya, atau sebaliknya tetap perlu ada iuran BPJS Kesehatan dengan nilai iurannya setiap tahun, atau bagaimana konsepnya, hal tersebut perlu dielaborasi oleh para calon Presiden," ujar Andy

Kemudian bagaimana strategi Presiden dalam memberikan perlindungan Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui Pemberian Bantuan Iuran (PBI).

"Kami mengusulkan partai politik dan pasangan capres-cawapres mendatang mempunyai konsep jelas dan tersistematis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan implementasi jaminan sosial,” tuturnya.

Untuk itu Andy menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan materi strategi perbaikan jaminan sosial di Indonesia ketika deba tpasangan capres-cawapres pada hari minggu (4/2) mendatang.

"Agar masyakarat dapat menilai kemampuan dan pemahaman para Capres dalam memberikan dan memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak-hak jaminan sosial sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Nasional, UUD 1945," tutup Andy