Pengembangan IKN Jadi Tolok Ukur Indonesia Maju, Bagaimana Kalau Tak Lanjut?

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menganggap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia jadi tolak ukur menuju target Indonesia Maju.

Guna mengakomodir misi itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional. Dengan harapan, posisi Indonesia sebagai negara maju paling tidak bisa diamankan pada 2045.

"Kita ini besar loh dibandingkan dua negara yang tadi. Let's say asumsinya IKN maju, kemudian growing IKN bisa jadi magnet untuk growing daerah lain. Orang-orang kita, resource kita yang di daerah timur, itu luar biasa," ujar Vivi kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (3/2/2024).

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke IKN jadi penentu agar pemerataan ekonomi bisa lebih meluas hingga ke sudut timur Nusantara. Sesuai dengan misi pemerintah yang hendak membawa Indonesia keluar dari jebakan kelompok negara berpendapatan menengah sebelum 2038.

"Kita anggap itu sebagai game changer untuk kita tumbuh keluar dari middle income trap. Kita sudah 30 tahun di posisi middle income country," kata Vivi.

Kendati begitu, segala rencana yang sudah disusun itu juga butuh partisipasi dari pemimpin negara di masa mendatang. Namun, Vivi mengatakan Kementerian PPN/Bappenas nantinya bakal turut menyelaraskan itu dengan program kerja pemerintahan baru.

"Statemen-statemen politik itu kan perlu dibuktikan dan dituliskan hitam di atas putihnya. Jadi once kita punya presiden terpilih, kita pasti align-kan lagi prioritisasinya," ungkap dia.

"Let's say IKN tidak secepat yang direncanakan, tapi harus qualifying misalnya tumbuh kota-kota lainnya jadi kita hijau. Kemudian emisinya juga jauh lebih berkurang. Kan Indonesia enggak cuman satu titik," tuturnya.