Wakil Menteri BUMN soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin

Untuk diketahui, beberapa pejabat BUMN menyatakan mundur dari jabatannya untuk mendukung Capres dan Cawapres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Diantaranya, Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank telah resmi mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk setelah memutuskan untuk mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Kemudian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Ahok mundur karena akan ikut kampanye calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura, menilai langkah yang dilakukan Abdi Negara dan Ahok sudah benar. Hal itu menunjukkan mereka taat terhadap hukum.

"Jadi ini bentuk ketaatan hukum yang dicontohkan oleh yang bersangkutan," kata Charles kepada Liputan6.com, ditulis Selasa (6/2/2024).

Menurutnya, secara hukum pejabat BUMN dilarang untuk terlibat dalam kampanye. Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi pejabat BUMN yang memilih hengkang demi melakukan kampanye.

"Secara hukum pejabat BUMN kan memang dilarang untuk terlibat kampanye," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hingga komisaris serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD dilarang melakukan kegiatan kampanye Pilpres 2024.

"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah," bunyi UU Pemilu Pasal 280 ayat (2) huruf a dan d.