Mau Buka Keran Ekspor, KKP Godok Harga Acuan Benih Lobster

Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, perubahan kebijakan untuk mendorong pengembangan budidaya lobster di dalam negeri, dengan menggandeng negara yang sudah terbukti sukses mengelola komoditas tersebut.

Menteri Trenggono menargetkan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster global di masa depan.

Kejar Investasi Jumbo

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membidik investasi jumbo di sektor budidaya lobster. Ini merupakan tujuan dari rencananya untuk membuka keran ekspor benih lobster (benur).

Menteri Trenggono menegaskan, regulasi soal ekspor benih lobster terud digodok oleh pihaknya. Namun, menurutnya, substansi dari rencana itu bukan semata-mata mengirim benih lobster ke luar negeri, tapi diharapkan ada investasi jumbo yang masuk.

Dia tidak menyebut nilai investasi yang dibidiknya. Hanya saja, dia mengibaratkan dengan meningkatnya kelas Indonesia di mata global. Selanjutnya, diharapkan bisa terlibat dalam rantai pasok dunia.

"Sekarang sedang proses (aturannya), sekarang kita lagi jalankan, mudah-mudahan bisa segera cepat (selesai)," ujar Trenggono di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/1/2024).

"Nah yang ingin kita dapatkan di situ bukan hanya jualan bibitnya, yang ingin kita dapatkan di situ adalah investasi, mereka masuk ke kita dan kita bisa setara dengan mereka, dan kita bisa menjadi bagian dari suplai chain global itu," sambungnya.

Dia menjelaskan, sudah ada 5 perusahaan asal Vietnam yang masuk untuk kerja sama budidaya benih lobster ini. Dia mengatakan, bentuk kerja samanya tidak sebatas pada bentuk tertentu, asalkan ada investasi yanh masuk ke dalam negeri.

Terkait 5 perusahaan Vietnam, Trenggono bilang sudah ada langkah yang dijalankan sejak 2023 lalu.

"Ya silahkan kalau JV (joint venture) monggo, enggak JV ya kita open. Sudah Mulai beberapa bulan yang lalu, sudah tahun 2023 lalu," jelas Sakti Wahyu Trenggono.