Pengusaha Sebut Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Menurutnya, pengurangan waktu kerja jadi 4 hari kerja dalam seminggu juga belum bisa mengerek hal tersebut.

Sarman bilang, angkatan kerja di Indonesia memiliki latar belakang yang didominasi menengah ke bawah. Alhasil, tingkat produktivitas kerja juga belum optimal.

"Sebagai catatan bahwa tingkat produktivitas pekerja kita ini juga masih tertinggal di negara-negara ASEAN. Kemudian latar belakang pendidikan dari pekerja-pekerja kita juga itu hampir 90 persen juga adalah menengah ke bawah," ungkap Sarman kepada Liputan6.com, Selasa (13/2/2024).

Dia menjelaskan, saat ini diberlakukan 5 hari kerja dalam satu minggu, secara efektif mulai Senin-Jumat. Namun, jika diubah menjadi 4 hari kerja, mulai Senin-Kamis, dia menilai akan ada penurunan produktivitas kerja.

Dia juga meminta ada perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, memperhatikan karakteristik kerja baik dari negara-negara tersebut maupun di Indonesia.

"Perlu diingat bahwa dengan jam kerja 4 hari berarti kan hari Senin sampai dengan Kamis, ya, nah itu kan bisa dihitung, berarti efektif berapa jam kerja kita dalam seminggu dan itu harus kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita dan negara-negara maju lainnya. Apakah memang ini kita sudah layak juga menerapkan itu?," bebernya.

Berdasarkan pada asumsi itu, Sarman menilai perlu ada kajian mendalam dan teliti mengenai usulan pemangkasan waktu kerja tersebut. Alhasil, prosesnya akan memakan waktu yang tidak sebentar.

Sarman turut menyoroti juga soal dampaknya kepada arus investasi yang salah satunya mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja di Tanah Air.

"Nah sehingga memang ini perlu suatu hitungan-hitungan yang cermat, dan saya rasa ini tidak bisa kita putuskan dalam waktu jangka pendek ya, ini harus betul-betul jangka panjang dipersiapkan dengan baik kajian-kajian ini sehingga nantinya kita tidak salah untuk membuat satu kebijakan yang dalam hal ini tidak mengganggu daripada iklim investasi dan iklim usaha kita," urainya.