Pemerintah Diingatkan Tidak Tergesa-gesa Beli Saham Vale, Faktor Penentu Divestasi Bukan Waktu tapi Harga

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa membeli saham PT Vale Indonesia bila harga yang ditawarkan masih tinggi. Serta tidak perlu menargetkan pembelian saham ini harus tuntas sebelum pemilu.

Sebab, selain tidak ada aturan yang menargetkan waktu pasti pembelian saham Vale Indonesia harus dilakukan, memaksa membeli saham sebelum pemilu justru mengundang kecurigaan. "Nanti bisa dikait-kaitkan dengan dana kampanye. Ini kan jadi kontra produktif," ujar Mulyanto dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (13/2/2024).

Dia menegaskan, pembelian saham Vale ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu. Jadi Pemerintah tidak harus mengejar target masalah ini selesai sebelum pemilu. 

Ia menilai kedudukan Pemerintah dalam transaksi ini sangat diuntungkan. Karena bila proses jual beli ini belum disepakati hingga batas akhir izin operasi PT. Vale berlaku maka dengan sendirinya kawasan penambangan tersebut kembali kepada negara. Dan itu malah memudahkan Pemerintah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di kawasan penambangan yang sebelumnya dikelola PT. Vale.

"Karena itu Pemerintah jangan terlalu nafsu dengan tawaran dari PT. Vale. Karena semakin murah saham yang ditawarkan semakin menguntungkan kita," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo buka suara lagi soal penawaran harga divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Saat ini, Kementerian BUMN tengah bernegosiasi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif soal kesepakatan harga saham Vale itu. 

"Vale hari ini kita negosiasi dengan Menteri ESDM dan Menko Marves. Harusnya dalam seminggu ini kita akan sepakati harga aja," ujar Tiko, sapaan akrabnya saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (7/2/2024).