Menko Airlangga Bantah Kenaikan Harga Beras Akibat Bansos Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah persolan kenaikan harga dan kelangkaan stok beras saat ini diakibatkan oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang digulirkan Pemerintahan Jokowi.

Airlangga mengatakan, program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.

"Tidak , tidak (bansos). Bansos kan ini jalan  terus, dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan," ujar Airlangga kepada awak media di TPS 05 yang terletak di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangsungan stok beras, kata Airlangga, Jokowi meminta Perum Bulog untuk meningkatkan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Yakni dari rata-rata 150.000 ton menjadi 250.000 ton 

"Jadi, pertama stok (Bulog) itu ada 1,2 juta ton. Kemarin dibahas dengan bapak presiden stabilisasi harga beras atau sphp ditingkatkan dari biasanya sekitar sampai dengan 150.000 dinaikkan ke 250.000 (ton)," ujarnya.

Pengemasan Ulang

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta adanya pengemasan ulang beras SPHP produksi Bulog dari yang beredar 5 kilogram saat ini hingga subsidi ongkos. Pengemasan ulang ini disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan di setiap wilayah.

"Kemudian diminta untuk distribusinya di permudah, artinya kalau biasanya kan sphp dalam kilogramnya 5 kilo, jadi untuk beberapa wilayah didistribusi silakan pakai kiloan yang lebih besar dan ongkosnya diganti itu kemarin solusi yang disampaikan," pungkasnya.