Awas, Bos Larang Pekerja Nyoblos Pemilu 2024 Terancam Pidana dan Denda 12 Juta

Liputan6.com, Jakarta Bawaslu menegaskan tidak boleh ada seorangpun yang dapat menghalangi pekerja yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, aturan larangan tersebut berlaku bagi perusahaan atau penyedia jasa yang akan mempekerjakan para pekerja yang sudah memiliki hak pilih, untuk memberikan hak pilih bagi pekerjanya pada Pemilu 2024.

"Perintah untuk melakukan pekerjaan pada hari pemilihan umum tidak boleh sampai menghalangi pekerja menggunakan hak pilihnya. Bagi pekerja dalam menggunakan hak pilihnya, telah dilindungi dalam UU 13/2003 jo. UU 7/2017," kata Puadi dikutip Rabu 14/2/2024).

Puadi menegaskan jika ada pihak-pihak yang menghalangi para pekerja yang sudah memiliki hak pilih, namun tidak diizinkan memilih oleh perusahaan dan penyedia jasa untuk memilih, maka dapat diancam dengan pidana. Aturan pidana itu tambah dia, termuat dalam Pasal 510 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Menghalangi pekerja menggunakan hak pilihnya adalah perbuatan pidana," tegasnya.

Lantas apa hukuman atau sanksi bagi pengusaha yang melarang pekerjanya untuk ikut mencoblos dalam Pemilu 2024? Berikut aturannya:

Bagi atasan atau majikan yang tidak memberikan kesempatan pekerjanya untuk melakukan pencoblosan terancan pidana hingga denda Rp 12 juta.

Atasan yang melarang pekerjanya mencoblos pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 bakal dikenai sanksi pidana. Ancamannya, pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 498.

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” demikian bunyi Pasal 498 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.