Prabowo Subianto Unggul Tipis dari Anies dan Ganjar di TPS Sri Mulyani

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2023 sebesar Rp 29,9 triliun atau 98,4 persen dari pagu Rp 30,4 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa anggaran Pemilu itu di realisasikan setiap tahun. 

Misalnya, tahun 2022 telah direalisasikan Rp 3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp 29,9 triliun. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,2 triliun untuk Pemilu. Maka, secara keseluruhan alokasi anggaran Pemilu sejak 2022 hingga 2024 adalah Rp 71,2 triliun.

2023 ini sudah Rp 29,9 triliun dari anggaran Rp 30,4 triliun atau 98,4 persen audah teralisasi," kata Menkeu dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Rincian Penyaluran

Adapun untuk rincian anggaran Rp 29,9 triliun tersebut disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 26,1 triliun.

Anggaran Rp 26,1 triliun digunakan untuk pembentukan badan adhoc; peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik; pencalonan Presiden dan Wapres serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, pengawasan masa kampanye dan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data pemilu dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dan pengawasan logistik.

Kemudian, anggaran Pemilu 2023 juga disalurkan melalui 14 Kementerian Lembaga lain sebesar Rp 3,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan almatsus pendukung pengamanan Pemilu 2024; pengamanan Pemilu; penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait Pemilu; pengawasan dana penyelenggtaan Pemilu; persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak; penanganan sengketa perkara pelanggaran klde etik penyelenggaraan Pemilu, pengawasan netralitas ASN, pembentukan pos Pemilu; dan perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait Pemilu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kita akan terus berupaya mendukung pertumbuhan. Jangan sampai APBN menjadi sumber masalah," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Outlook Perekomonian Indonesia, di St. Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Maka dari itu, Sri Mulyani menyiapkan sejumlah instrumen untuk mendorong kinerja ekonomi Indonesia di 2024 mendatang. Instrumen ini salah satunya mendukung sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

"Dalam jangka pendek, akan ada kebijakan counter cyclical," beber Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya terus mengeluarkan insentif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Upaya lainnya adalah menjaga penerimaan pajak di tahun depan, serta memperbaiki kualitas belanja negara.

"Pada 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak masing-masing 35 persen dan 40 persen. Itu baseline yang sudah elevated sangat tinggi,” imbuhnya."(Sementara) untuk pembiayaan, pemerintah akan tetap berhati-hati. Apalagi dalam iklim suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu lama," pungkas Menkeu.

Sebelumnya diberitakan, Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dimulai pada hari ini, Selasa 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Para Capres dan Cawapres langsun berkeliling Indonesia untuk menjalani Kampanye Pemilu 2024.

Adanya kampanye di akhir tahun 2023 hingga awal 2024 ini tentunya akan menjadi senjata sendiri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun 2023.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita, menilai adanya aktivitas politik dan kampanye menjelang pemilihan umum tahun depan akan mendongkrak perekonomian Indonesia dalam dua kuartal terakhir di 2023.

"Soal peran aktifitas politik dan kampanye jelang pemilu di awal tahun depan, saya kira, juga memiliki andil yang cukup dalam meningkatkan konsumsi dan belanja pemerintah tentunya," kata Ronny kepada Liputan6.com, ditulis Selasa (28/11/2023).

Banyak Permintaan Peraga KampanyeMenurutnya, peningkatan permintaan atas alat peraga kampanye, pernak pernik kampanye dan lainya, tentu akan ikut menggairahkan perekonomian Indonesia dalam dua kuartal ke depan, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

Kendati demikian, Ronny memperingatkan Pemerintah agar bisa menjaga tingkat konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi atau belanja pemerintah.

Selain itu, yang paling penting adalah meningkatkan kinerja investasi dan ekspor-impor, agar pertumbuhannya lebih baik lagi dibanding kuartal II-2023 yang tumbuh 5,17 persen.

"Untuk tetap memiliki performa baik sampai akhir tahun, pemerintah harus bisa tingkat konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi atau belanja pemerintah," ujarnya.

Lantaran pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 ditopang oleh pertumbuhan konsumsi, terutama konsumsi atau belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Sementara, investasi tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi, yakni sekitar 4 persen, dan ekspor-import justru terkontraksi.