Jokowi Beri 3 Tugas Baru pada Awal 2024, Ini Sederet Jabatan Menko Luhut

1.Kepala Tim Percepatan Pembangunan PLTN

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menuturkan, pihaknya telah menyelesaikan pembuatan draft organisasi Nuclear Energy Program Invitation Organization (NEPIO) yang jadi rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk mengkomersialisasi nuklir.

Dalam susunan itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terpilih untuk mengepalai tim percepatan pembangunan PLTN.

Jadi di situ ada ketuanya adalah Menko Marinves, Ketua Hariannya Menteri ESDM, anggotanya ada dari Ketua Dewan Pengarah BRIN, ada Menteri/Kepala Lembaga terkait, ada anggota DEN, ada Ketua MPTN (Majelis Pengembangan Teknologi Nuklir)," ujar Djoko di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

Selain itu, tim percepatan pembangunan PLTN juga akan membuat kelompok kerja (pokja) strategi, perencanaaan, kewilayahan, perizinan, pembangunan, dan pengoperasian.

2.Koordinator Sistem Digital Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dalam unggahan di akun instagram resmi Menko Luhut @luhut.pandjaitan pada 12 Januari 2024, Menko Luhut menyebutkan kalau dirinya mendapatkan tugas baru untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga terkait.

“Beliau berkata bahwa inilah saatnya menyederhanakan layanan berbasis digital yang dimiliki kementerian/lembaga (K/L), agar mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital dan yang paling penting masyarakat semakin dimudahkan dalam urusan pelayanan,” tulis dia.

3.Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA)

4.Wakil Ketua KPC-PEN

5.Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali

6.Ketua Tim Gernas BBI

7.Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

8.Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional

9.Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

10.Menteri ESDM

11.Menteri Perhubungan

12.Menteri Kelautan dan Perikanan

13.Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20

14.Memimpin Penanganan Masalah Kelangkaan Minyak Goreng

15.Ketua Pengarah Pengelolaan Industri Sawit

16.Ketua Task Force Investasi Indonesia-Papua Nugini

17.Ketua Tim Percepatan Investasi IKN Nusantara

18.Ketua World Water Forum

19.Koordinator Percepatan Pergaraman Nasional

20.Ketua Pengarah Pengembangan Industri Gim Nasional

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap kekhawatirannya soal pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Dia mengantongi ada dampak yang cukup buruk dalam pengembangan PLTN di Tanah Air.

Diketahui, Luhut merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLTN atau Nuclear Energy Program Invitation Organization (NEPIO). Ini jadi salah satu syarat agar Indonesia kantongi lampu hijau pengembangan PLTN.

Setelah menjabat posisi tersebut, Menko Luhut mengungkap pihaknya masih mempelajari. Dia menilai, secara implementasi atau bauran teknologi PLTN, tidak ada yang mengkhawatirkan.

"Ya kita pelajarin, itu aja. Karena sekarang, kita ini ada, saya sendiri pribadi nih yaa, technology-wise saya tidak terlalu khawatir," ungkap Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, dikutip Minggu (28/1/2024).

Menko Luhut melihat adanya dampak dari pengembangan pembangkit PLTN. Misalnya dengan area rawan gempa di Indonesia yang cukup tinggi.

Dia turut membandingkan dengan pengalaman Jepang yang juga mengembangkan PLTN di negaranya.

"Tapi yang saya khawatir itu adalah gempa bumi areanya, itu gimana, kita udah siap belum, Jepang aja lihat babak belur itu, ya kan. Yang kedua, kita cukup disiplin gak untuk mengelola barang seperti ini. Yaa Jepang aja yang begitu disiplin juga gelagapan," tuturnya.

Menko Luhut menegaskan, bukan berarti pemerintah enggan mengembangkan teknologi itu. Hanya saja, perlu dibarengi dengan kajian yang matang.

"Jadi biar aja ke publik nanti anu, jangan nanti bilang pemerintah gak setuju begini-begini, enggak, kita itu setuju apa aja untuk kebaikan republik," ungkapnya.

"Tapi kita harus cermat melihat itu berdasarkan dari pengalaman-pngalaman kita yang lalu," Menko Luhut menambahkan.