Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, Jawa Timur.
Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto menuturkan, proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Pasar Bhakti dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 16 Februari 2024.
Baca Juga
Adapun untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pasar Bhakti, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau hingga 12 Juli 2024.
Advertisement
"Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut," kata Dimas dalam keterangan LPS, Jumat (16/2/2024).
Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Pasar Bhakti atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pasar Bhakti.
Sementara, bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Pasar Bhakti dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.
Ia pun mengimbau agar nasabah PT BPR Pasar Bhakti tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.
"Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Pasar Bhakti, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154," pungkasnya.
LPS Punya Cara Cegah Lebih Banyak BPR Bangkrut
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melihat adanya tren Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bangkrut masih terus berlanjut. Tahun ini, diprediksi ada 6-7Â BPRÂ yang bangkrut.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tren tersebut sudah terjadi dalam 18 tahun terakhir. Dia pun menyusun sejumlah strategi untuk menguatkan sektor BPR agar bisa bersaing ke depannya.
Langkah awalnya adalah penguatan pada aspek teknologi. Pada tahun ini LPS akan meluncurkan studi terkait sistem berbasis teknologi informasi (IT) untuk diterapkan pada BPR.
"Kami tidak bisa bantu terlalu banyak, tapi kedepan kami mencoba mengembangkan sistem IT yang bisa digunakan oleh BPR hingga mereka lebih bisa berkompetisi dan mereka bisa meningkatkan kemampuan manajemennya lebih baik. Tahun ini kita akan launch studinya," tutur Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Â
Advertisement
Rencana 2025
Kemudian, pada 2025 mendatang, pihaknya akan mulai membeli perangkat untuk menunjang implementasi teknologi tersebut. Pada tahap awal, akan diuji coba pada 100 BPR, selanjutnya dikembangkan pada 1.400-an BPR di seluruh Indonesia.
Dia bilang, nantinya sistem yang dikembangkan itu akan diintegrasikan dengan sistem perbankan yang dijalankan di BPR. Dia berharap langkah ini bisa memperkuat BPR untuk bersaing dengan perkembangan digital di perbankan nasional.
"Tahun depan kita akan beli hardware dan softwarenya akan kita tes di 100 BPR untuk dilihat apakah itu bisa kita kembangkan lebih lanjut ke 1.400 BPR lebih itu akan melingkupi IT sistem termasuk banking core system, nanti kita harapkan mereka bisa bersaing dengan dunia-dunia digital yang baru itu," urainya.
"Dan yang paling penting adalah mereka bisa lebih adaptif terhadap teknologi perkembangan zaman, jadi dimata kami bank kecil gak boleh ditinggalkan kalau mereka gak mampu ya kami akan bantu sebisa kami," pungkas Purbaya.
Â
Â
Sejumlah BPR Bangkrut
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses penanganan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bangkrut akan berjalan mulus. Menyusul ada prediksi 6-7 BPR lagi yang akan gulung tikar tahun ini.
Purbaya mengaku sudah mengantongi informasi ada beberapa BPR yang akan bangkrut. Kendati belum ada jumlah pasti, Purbaya melihat adanya tren sekitar 6-7 BPR yang bangkrut setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun terakhir.
"Tahun ini juga ada yang menyampaikan ke kami, jumlahnya masih belum tahu tapi kami antisipasi beberapa akan diserahkan ke kami," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Dia mengatakan, LPS akan bergandengan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani proses BPR yang bangkrut tadi. Keduanya akan memastikan prosesnya berjalan dengan mulus sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Â
Advertisement
Pastikan Proses Mulus
Satu poin penting menurutnya adalah menjaga kondisi keuangan di Indonesia tetap baik-baik saja. Dia khawatir, kegaduhan akan menimbulkan kepanikan dan banyak nasabah menarik uang dari bank.
"Kami akan koordinasi amat ketat dengan OJK sehingga penanganannya berlangsung mulus dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik, yang penting adalah jangan sampai ada kesan kita sedang kacau sehingga orang panik dan menarik uangnya ramai-ramai di bank," tuturnya.
"Kita sedang baik kondisi finansial dan ekonominya. Bank jatuh itu biasa dari waktu ke waktu, itu saya bilang tadi 6-7 itu, tahun ini mungkin akan jatuh ke rata-ratanya lagi kalau kita lihat kita antisipasi ya, jadi kami koordinasi ketat dengan OJK untuk masalah itu," sambung Purbaya.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada sekitar 6-7 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan bangkkut tahun ini. Dia turut mengungkap penyebab dari bangkrutnya BPR tersebut.
Dia mengatakan, dalam 18 tahun terakhir, rata-rata ada 6-7 BPR atau BPRS yang bangkrut setiap tahunnya. Salah satunya karena kesalahan manajemen dari bank tersebut.
"BPR tuh setiap tahun tuh, kalau kita lihat dari 18 tahun terakhir rata2 setiap tahun itu 6-7 BPR jatuh utamanya bukan berhubungan dengan kondisi ekonomi, utamanya berhubungan dengan mismanagement," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers, di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Dia menjelaskan, beberapa di antaranya memang salah tata kelola. Namun, dia mengungkap penyebab lebih spesifik dari bank dengan skala yang tak terlalu besar dibanding bank umum tersebut.