Isu Pangkas Subsidi BBM Buat Program Makan Siang Gratis, Begini Respons Erick Thohir

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut subsidi BBM akan dikurangi untuk program makan siang gratis. Menteri BUMN Erick Thohir turut merespons usulan tersebut.

Erick mengaku belum mendengar adanya usulan itu. Dia menegaskan, subsidi energi, baik untuk BBM dan listrik yang dialokasikan pemerintah harus tepat sasaran.

"Saya belum dengar, yang pasti begini bahwa Indonesia sudah memberikan subsidi energi sampai Rp 540 triliun. Dimana penggunaannya harus tepat sasaran itu saja dulu," ujar Erick ditemui di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Senin (19/2/2024).

"Kalau masalah program makan siang gratis itu konteksnya lain lagi, bahwa di mana untuk menjaga kepastian melahirkan generasi emas itu perlu subtitusi atau makan yang benar sejak kecil, sejak di perut ibu, lalu balita 1-2 tahun," imbuh dia.

Pria yang telah menyatakan dukungannya ke pasangan Prabowo-Gibran ini menjelaskan, sumber dana untuk program itu bisa dicari kembali. Salah satunya adalah melakukan efisiensi anggaran yang sudah ada.

Kendati begitu, Erick belum mau berbicara banyak. Dia memilih menyerahkan penghitungan anggaran tadi tetap akan dibicarakan kedepannya. Dia menilai, usulan pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis baru sebatas ide awal yang perlu dibahas lebih jauh.

"Alokasi dananya, itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa? Nanti. Saya tidak berhak bicara itu karena saya masih bekerja melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi saya pastikan pembicaraan itu masih di dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan.

2 dari 3 halaman

Subsidi yang Tak Tepat Sasaran

Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi di Kertanegara — Sekjen PAN Eddy Soeparno memberi keterangan saat tiba di rumah Prabowo Subianto di Kertangara, Jakarta, Jumat (28/6/2019). Prabowo mengumpulkan sekjen partai koalisi Adil Makmur untuk membahas beberapa hal usai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meminta pernyataannya dalam wawancara dengan Bloomberg TV tentang pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis diterjemahkan secara utuh, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Eddy menegaskan, pernyataan utuh dalam wawancara dengan Bloomberg TV itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.

Hal ini agar subsidi lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," ujar Eddy dalam siaran pers, Jumat (16/2/2024).

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Saya kan Pimpinan Komisi VII di DPR RI, jadi saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi," katanya menambahkan.

Dia menuturkan, pernyataannya bahwa alokasi subsidi energi sebesar Rp500 triliun pada 2023 dan Rp350 triliun pada 2024 adalah untuk Pertalite dan LPG.

3 dari 3 halaman

80 Persen Dinikmati Orang Kaya

20170105-BBM-Naik-AY1 — Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dari jumlah itu, kata Eddy Soeparno, sebanyak 80 persen justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan juga industri.

"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ucap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," sambung Sekjen PAN ini.

Eddy menyampaikan, dengan subsidi yang lebih tepat sasaran maka negara bisa menghemat APBN. Anggaran tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan program lain yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat.