Perpres Reforma Agraria Bakal Kebut Pemerataan Ekonomi dan Penguasaan Tanah

Reforma Agraria menjadi salah satu program pemerataan ekonomi yang termuat dalam PSN yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Kemudian, dalam upaya penyelesaian isu-isu strategis terhadap pelaksanaan Reforma Agraria, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 ditetapkan dengan memuat beberapa terobosan, di antaranya mengenai penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya dari kawasan hutan melalui pelaksanaan survei bersama dan pengaturan mekanisme alokasi 20% untuk TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, dan penyusunan rencana aksi percepatan Reforma Agraria untuk mendorong pencapaian target Reforma Agraria.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Darmawan dalam paparannya menyampaikan bahwa Program Reforma Agraria setelah ditetapkannya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 harus menjadi gerakan nasional dan didorong oleh seluruh Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam Rakernas Reforma Agraria 2023, di mana seluruh Pemerintah Daerah harus membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.

Dalam sosialisasi tersebut, Deputi Wahyu juga mengungkapkan bahwa kedua Peraturan Presiden yang disosialisasikan hari ini masih memerlukan dukungan peraturan pelaksana yang saat ini telah disusun dan akan segera dilakukan diskusi publik. Deputi Wahyu juga mengingatkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana lainnya yang menjadi amanat dalam Perpres Nomor 62 tahun 2023, yaitu peraturan terkait pemenuhan kewajiban alokasi 20%, pengalihan hak TORA, dan pemindahtanganan sertifikat transmigrasi.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan para stakeholders yang hadir dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap muatan dan amanat Perpres tersebut sehingga dapat mempercepat implementasi pelaksanaan dan meningkatkan koordinasi kolaborasi dalam pemenuhan target rencana aksi dalam kedua Perpres tersebut.

Turut hadir secara daring dan luring dalam kegiatan sosialisasi tersebut di antaranya Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Marcia, Asisten Deputi Pengembangan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian Kartika Listriana, Kepala Kajian Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan LPEM FEB UI Khoironurrofik, para Pejabat Pimpinan Tinggi dari K/L terkait, para akademisi, ketua organisasi dan LSM, serta para pelaku usaha dan mitra pembangunan.