Sukses

Jokowi Pede Arus Modal Masuk ke RI Bakal Meningkat Usai Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan masih banyak pelaku usaha yang masih menunggu hasil akhir pemilu.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berakhir, arus modal masuk ke Indonesia akan semakin meningkat.

"Kita harapkan, arus modal masuk, investasi habis Pemilu bisa gerak lebih meningkat dan lebih baik lagi," kata Jokowi dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK, Selasa (20/2/2024).

Jokowi mengakui, masih banyak para pelaku usaha yang masih menunggu hasil akhir Pemilu. Bahkan, pelaku usaha masih khawatir dengan situasi politik yang memanas jelang Pemilu 2024.

"Saya tahu, bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Wait and see. Karena agak kahwatir dengan politik yang memanas menjelang pelaksanaan pemilu," ujar dia.

Namun, dengan animo masyarakat yang hangat menyambut pesta demokrasi ini membuat proses Pemilu tahun ini berjalan lancar. Tentu hal ini juga berpengaruh terhadap dunia usaha.

"Tetapi sekarang alhamdulillah Pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS dengan riang gembira," kata Jokowi.

Disamping itu, Jokowi juga menyoroti terkait kondisi geopolitik global yang masih belum sepenuhnya kondusif. Lantaran, hingga kini perang masih terjadi diberbagai belahan dunia, seperti di Ukraina dan Gaza.

"Tapi kita lihat bahwa geopolitik global masih tetap kurang baik, kurang kondusitf, kita lihat perang masih berjalan di Ukraina, dan Gaza," ujar dia.

Kendati begitu, kata Jokowi, yang terpenting kondisi politik di dalam negeri masih terjaga dengan baik. Di sisi lain stabilitas industri jasa keuangan juga aman.

"Tapi yang paling penting poltiik dalam negeri kita, politik domestik kita stabil dan pastinya ini melegakan indsutri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang makin kokoh untuk mendukung pertumbuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Tak Masalah Satu atau Dua Putaran, Ini Harapan Pengusaha dari Pemilu 2024

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang memilih menunggu hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2024. Meski, ada hasil penghitungan cepat (quick count) yang merujuk pada suara mayoritas di salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sarman tak banyak berkomentar mengenai hasil quick count yang ditampilkan banyak lembaga survei. Dia sebagai pelaku usaha akan berpegang pada hasil final yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami mencermati beberapa hasil quick count beserta keabsahan metodologi kajian penghitungan yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga survei yang menempatkan hasil sementara. Meskipun demikian, dunia usaha akan tetap berpedoman terhadap hasil keputusan KPU secara resmi dalam satu bulan mendatang," ungkap Sarman kepada Liputan6.com, Kamis (15/2/2024).

Dia tak mempermasalahkan Pemilu 2024 berjalan satu atau dua putaran. Sarman lebih menyoroti pada proses transisi kepemimpinan kedepannya. Poin ini yang dinilai lebih berpengaruh pada iklim usaha di Indonesia.

"Bagi dunia usaha, terlepas dari satu ataupun dua putaran, kami menggarisbawahi proses transisi yang smooth dan damai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada sebagai panduan utama bagi kami di dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.

"Bagi dunia usaha, stabilitas politik adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha," imbuh Sarman.

Dia bilang, transisi kepemimpinan yang berjalan mulus bisa meningkatkan kepercayaan pengusaha untuk melanjutkan pengembangannya. Harapannya, turut bisa menggerakkan investasi di Tanah Air.

"Terlepas dari dinamika putaran pemilu yang beredar, kami berharap proses transisi kepemimpinan nanti berlangsung kondusif hingga Oktober nanti sehingga memberikan confidence bagi dunia usaha dan industri, serta investasi baik tingkat nasional maupun daerah," urainya.

 

 

3 dari 4 halaman

Jaminan bagi Pengusaha

Sarman kembali menegaskan, helatan pemilu yang berjalan dengan damai bisa memberikan jaminan kepada pelaku usaha.

"Kadin Indonesia berharap tentunya pada pelaksanaan pemilu damai sehingga memberikan jaminan kepastian bagi iklim usaha yang kondusif dan sehat baik tingkat nasional dan daerah," pintanya.

Dia juga meminta adanya upaya menggerakan roda ekonomi nasional nantinya. Sebagai contoh, dengan menggenjot daya beli masyarakat hingga akses pengusaha untuk melakukan ekspor.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian, kami berharap berbagai inisiatif yang turut mendorong geliat dunia usaha serta meningkatkan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat, dan mendorong peningkatan ekspor serta kemudahannya menjadi salah satu prioritas," pungkas Sarman Simanjorang.

4 dari 4 halaman

Pengusaha Tak Perlu Was-was

Proses hitung cepat atau quick count masih terus berjalan. Hingga saat ini, pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpantau unggul.

Suara yang dicatatkan oleh banyak lembaga survei pun tak tanggung-tanggung. Rata-rata berkisar di 50-60 persen mengarah pada Prabowo-Gibran. Lantas, bagaimana dampaknya ke ekonomi dan pelaku usaha?

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai tingkat kepastian ekonomi kedepan semakin jelas. Ramalannya, kegiatan ekonomi Indonesia akan kembali pada posisi sebelum pemilu.

"Hasil Quick Count sudah memberikan sinyal jelas kepada pasar bahwa pemilu berkemungkinan besar hanya satu putaran. Artinya, tingkat kepastian ekonomi akan kembali ke masa sebelum hiruk-pikuk pemilu dimulai," kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (15/2/2024).

Dia melihat adanya kecenderungan berlanjutnya kebijakan yang saat ini sudah diterapkan terkait investasi dan aspek terkait lainnya. Pasalnya, hasil quick count merujuk pada keunggulan dari Prabowo-Gibran, di mana keduanya dekat dengan pemerintahan saat ini.

"Pelaku pasar sudah mendapatkan gambaran jelas bahwa akan ada keberlanjutan berbagai kebijakan yang ada saat ini, karena sinyal dari quick count memang mengarah ke calon yang menyuarakan isu keberlanjutan," tuturnya.

Â