Mentan Sebut Banyak Negara Terancam Kelaparan, Indonesia Aman?

Terkait distribusi pupuk, sebelumnya memerlukan kartu tani, tetapi cara ini masih banyak mengalami masalah. Amran mengungkapkan ada sebanyak 17-20 persen petani yang tidak bisa menggunakan kartu tani. 

Beberapa masalah yang ditemukan adalah petani kehilangan kartu taninya, petani sudah meninggal, dan daerah yang susah dijangkau. 

“Ini juga memberi kontribusi pada penurunan produksi padi di Indonesia. Ini sudah kita revisi, kita sudah lakukan revisi Permentan. Karena petani adalah tulang punggung untuk pangan. Pangan tidak bisa ceroboh dan bermain-main, karena pangan merupakan faktor vital,” pungkasnya. 

Nagara Institute menjelaskan 2024 menjadi tahun strategis untuk memperbaiki ketahanan pangan Indonesia dan penguatan input pertanian pangan. 

Tim Peneliti Nagara Institute, Mohamad D. Revindo menuturkan, hal ini terlihat dari momen kontestasi pemilu, di mana dalam debat calon presiden dan wakil presiden secara terbuka menyatakan konsen terhadap pertanian dan pangan.

"Dalam debat inputnya juga disebut termasuk pupuk, perairannya disebut, sumber daya manusianya juga disebut. Namun sayangnya saya melihat semuanya itu mengacu pada pangan murah,” kata Revindo kepada wartawan, dalam acara Seminar Nasional Hasil Riset Nagara Institute, Selasa (20/2/2024). 

Revindo menambahkan, dalam Undang Undang Pangan Tahun 2012, mengarah pada pangan yang bergizi, tersedia, dan terjangkau, bukan pangan murah. Menurut Revindo, jika pangan dipaksa murah konsekuensinya adalah nanti pupuknya perlu disubsidi, harga berasnya harus murah sehingga petani tidak ada insentifnya untuk berproduksi. 

Revindo menuturkan, hal yang paling penting secara makro adalah kebijakan pangan, ketahanan pangan harus dipisah dengan kebijakan sosial. 

"Kebijakan pangan harus mengarah kepada keberlanjutan usaha petani dan ketersediaan produk berkualitas. Bahwa kemudian ada masyarakat yang tidak mampu kalau harga pangan-nya sedikit lebih tinggi, ya itu kebijakannya sosial jangan jadi kebijakan pangan murah," ujar Revindo. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berharap program pangan yang sudah berjalan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang.

Hal itu diutarakannya saat menuju tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

Mentan mengklaim, semua program pangan yang ada saat ini memiliki perkembangan yang sangat cepat dalam sejarah pertanian Indonesia.

"Mohon untuk dilanjutkan pembangunan yang sudah bagus ini. Sektor pertanian tumbuh lebih baik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar Mentan Andi Amran. 

Menurut dia, Jokowi berhasil membawa Indonesia menjadi juara dimana beberapa kali mencapai swasembada. Antara lain pada 2017, 2018 dan juga tahun 2020. 

Ia menilai seluruh prestasi tersebut tidak mudah karena saat itu Indonesia dihantam tantangan El Nino, Covid-19 dan juga krisis global lainya.

"Kita dulu swasembada 3 kali. Nah, ke depannya bukan lagi swasembada tetapi mimpi besar kita adalah ekspor untuk memberi pangan kepada dunia," ungkap dia.

Selain swasembada, Mentan juga menyampaikan bahwa pergerakan pangan nasional dalam mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia terus berjalan ke arah yang sudah ditentukan. Salah satunya melalui optimasi lahan rawa dan pemanfaatan mekanisasi.

"Mimpi besar kita adalah menjadi lumbung pangan dunia sektor pertanian lebih baik lagi dan menjadi lumbung pangan di masa yang akan datang," pungkas Mentan.