Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan Indonesia sudah melalui masa wait and see pasca Pemilu 2024.
"Indonesia tidak pada periode wait and see seperti yang didengungkan sebelum pemilu," kata Mahendra dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.
Baca Juga
Ia berharap, semua pihak dapat menjadikan momen pasca Pemilu 2024 ini untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri keuangan.
Advertisement
"Harapan kita semua Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh kabinet Indonesia maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara, dan masyarakat Indonesia menjadikan momen luar biasa itu untuk sprint akhir berlari cepat menuju garis finish yang gemilang dipenghujung presidensi Presiden dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini," ujarnya.
Menurutnya, jumlah pemilih pada pemilu tahun ini sangat banyak, yakni tembus 164 juta pemilih. Angka tersebut lebih besar dibandingkan jumlah pemilihan umum di dunia. Misalnya di Amerika Serikat hanya tercatat 158,43 juta Pemilih, Brazil 123,68 juta pemilih.
Artikel Bos OJK: Pemilu 2024 Selesai, Investor Siap Serbu Indonesia menyita perhatian pembaca di kanal bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di kanal bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler di kanal bisnis yang dirangkum pada Rabu, (21/2/2024):
1.Bos OJK: Pemilu 2024 Selesai, Investor Siap Serbu Indonesia
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan Indonesia sudah melalui masa wait and see pasca Pemilu 2024.
"Indonesia tidak pada periode wait and see seperti yang didengungkan sebelum pemilu," kata Mahendra dalam pembukaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.
Ia berharap, semua pihak dapat menjadikan momen pasca Pemilu 2024 ini untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan stabilitas industri keuangan.
"Harapan kita semua Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh kabinet Indonesia maju, DPR, DPD, seluruh lembaga negara, dan masyarakat Indonesia menjadikan momen luar biasa itu untuk sprint akhir berlari cepat menuju garis finish yang gemilang dipenghujung presidensi Presiden dan masa tugas lembaga legislatif periode saat ini," ujarnya.
2.Jepang dan Inggris Resesi, Menko Airlangga Harap Investor Lari ke Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengaku optimis investor Jepang akan membanjiri Indonesia meskipun negara tersebut memasuki jurang resesi.
"Jadi, justru dengan resesi di sana, saya berharap investasi dari sana akan semakin mengalir," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Menurutnya, jika suatu negara mengalami perlambatan ekonomi biasanya pola perilaku investor juga akan berubah dan berpindah investasinya ke negara-negara yang ekonominya masih tumbuh positif, seperti Indonesia dan negara ASEAN lainnya.
"Biasanya kalau dalam waktu resesi, mereka butuh pertumbuhan ekonomi, dan mereka akan melihat yang salah satu region yan masih bisa tumbuh adalah ASEAN," ujarnya.
Pengaruh ke Indonesia
Lebih lanjut, terkait perekonomian Inggris dan Jepang yang tergelincir ke dalam resesi teknis pada kuartal terakhir 2023, menurut Airlangga untuk Inggris tidak terlalu berpengaruh terhadap Indonesia. Namun, untuk Jepang masih ada pengaruhnya.
Advertisement
3.Kritik Pajak BBM Jakarta Naik 10 Persen, ESDM: SPBU Bisa Tutup
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali angkat suara perihal pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atau Pajak BBM di DKI Jakarta, yang naik dari 5 persen menjadi 10 persen. Kebijakan itu dinilai berpotensi membuat badan usaha (BU) Niaga merugi dan menutup SPBU miliknya.
Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji. Ia mengaku dapat banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
"Nah kalau PBBKB itu kita usulkan, kita sampaikan, itu memang menjadi banyak keberatan dari SPBU BU Niaga. Banyak keberatan, tahu-tahu dilakukan itu tanpa ada sosialisasi yang cukup bagus," ujar Tutuka di Kantor Lemigas Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Pengusaha SPBU Belum Diajak BicaraOleh karenanya, ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kenaikan pajak BBM tersebut. Pasalnya, banyak pengusaha SPBU yang belum diajak berbicara soal itu.
Berita selengkapnya baca di sini
Â