Jokowi Resmikan Makassar New Port, Kejar Misi Biaya Logistik Murah

Kehadiran pelabuhan baru di Makassar akan mampu menampung sebanyak total 2,5 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit) peti kemas untuk di dermaga tahap 1A, B, dan C ini juga menjadi angin segar bagi para shipping lines atau perusahaan pelayaran.

Karena dengan kedalaman yang dimiliki yakni -16 meter LWS (Low Water Springs), dermaga MNP sudah bisa disandari kapal dengan bobot besar atau post panamax yang biasa digunakan untuk direct call atau pelayaran langsung ke luar negeri.

Peresmian yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, yang ditandai dengan memindahkan mockup kontainer ke mockup kapal dan penandatanganan prasasti.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkap harapan besar terhadap presiden Indonesia baru periode 2024-2029 pengganti Jokowi. Terobosan sektor logistik menjadi satu hal yang dinanti para pelaku usaha.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan berharap calon presiden pengganti Jokowi mampu menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi. Dia menilai, modern, efisiensi logistik menjadi kunci utama ekonomi suatu negara di era perdagangan modern.

"Kami dari ALFI berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya untuk bisa membawa ekosistem logistik Indonesia yang lebih baik.  Semakin efisien distribusi barang maka biaya logistik akan semakin murah,"  Akbar Djohan yang juga menjabat Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (19/2).

Akbar mengungkap, penyebab tingginya biaya logistik nasional diantaranya belum terciptanya konektivitas antara pelabuhan yang memberikan kepastian layanan.

Selain itu, perlu standarisasi digitalisasi layanan pelabuhan-pelabuhan utama. Faktor terakhir yang menyebabkan biaya logistik mahal yaitu belum terdistribusinya industri-industri di wilayah Indonesia Timur. 

"Ini menjadi hal utama yang harus diperbaiki oleh presiden terpilih," tegas dia.

Oleh karena itu, pemerataan ketersediaan kargo di berbagai pelabuhan Indonesia harus dilakukan. Cara ini dinilai efektif untuk menekan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi.

"Sehingga jika itu terjadi, akan ada keseimbangan trafik kargo baik dari Indonesia barat ke timur, ataupun sebaliknya. Dengan begitu, biaya logistik bisa turun," bebernya.