Sukses

Program Makan Siang Gratis Ternyata Sudah Dijalankan Provinsi Ini

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memberikan makan siang gratis kepada para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di provinsi berbasis kepulauan itu.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai memberikan makan siang gratis kepada para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di provinsi berbasis kepulauan itu.

"Kami baru luncurkan pada Senin beberapa hari lalu di Kabupaten Kupang tepatnya di SMA Negeri 1 Amarasi Barat," kata Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi dikutip dari Antara, (22/2/2024).

Dia mengatakan bahwa program makan siang gratis itu tidak hanya diberikan kepada para pelajar SMA sederajat saja, tetapi juga diberikan kepada guru serta para pegawai di sekolah.

Menurut Linus program itu mendapat respons baik dari sejumlah SMA sederajat di NTT, sehingga beberapa sekolah juga setuju menerapkan program yang disebutnya sebagai proyek rintisan untuk memberantas masalah kemiskinan ekstrem serta masalah stunting yang ada di NTT.

Dia mengaku beberapa Kepala Sekolah di NTT telah menelpon dirinya adalah dari Kabupaten Kupang, Pulau Sumba, di Manggarai, lalu beberapa pulau lainnya yang menyatakan siap menerapkan program itu dengan makanan pangan lokal.

Mantan Kepala Badan Perbatasan NTT itu mengatakan bahwa pemberian makan siang gratis itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah NTT, tetapi kolaborasi antara pemerintah daerah, orang tua, komite sekolah dan juga para siswa di sekolah masing-masing.

"Jadi makan siang gratis bagi pelajar dan guru dan pegawai ini bahan makanannya adalah memanfaatkan menu lokal yang ada di daerah kita, mulai dari jagung, ubi dan lauk pauk dari laut, dan lainnya sesuai dengan arahan dari bapak penjabat gubernur NTT pada akhir Januari lalu. Jadi memang memanfaatkan pangan lokal," ujar dia.

Penerapan Makan Siang Gratis

Penerapan makan siang gratis yang telah dimulai itu juga kata dia, sebagai bagian dari langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi jika ada program makan siang gratis dari pemerintah pusat.

NTT sendiri ujar dia ingin menunjukkan bahwa program tersebut tidaklah sulit, jika dilakukan secara kolaborasi dengan sekolah, komite sekolah dan para murid.

"Jadi inikan baru awal, tentunya pasti ada kekurangan yang ditemukan, nanti akan kita evaluasi dan perbaiki sebagai persiapan jika program ini benar-benar jalan secara nasional," ujar dia.

Menurut dia, program makan siang gratis itu secara psikologi tentu akan mendekatkan keakraban antara guru, murid dan pegawai sehingga tidak menimbulkan jarak.

 

2 dari 4 halaman

Sisi Ekonomi

Sementara dari sisi ekonomi, tentunya akan memberikan pemasukan tersendiri bagi petani sayur, petani jagung, petani ubi, tomat, cabai, nelayan dan beberapa petani lainnya yang dagangannya dibeli oleh sekolah, serta Komite sekolah sesuai dengan menu makan siang di sekolah itu.

Dia mengatakan bahwa setiap sekolah bisa mulai menerapkan program tersebut, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan bisa diterapkan makan siang gratis setiap hari.

"Atau bagi sekolah yang belum mampu bisa menerapkan sepekan satu atau dua kali makan siang gratis," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Isu Pangkas Subsidi BBM Buat Program Makan Siang Gratis, Begini Respons Erick Thohir

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut subsidi BBM akan dikurangi untuk program makan siang gratis. Menteri BUMN Erick Thohir turut merespons usulan tersebut.

Erick mengaku belum mendengar adanya usulan itu. Dia menegaskan, subsidi energi, baik untuk BBM dan listrik yang dialokasikan pemerintah harus tepat sasaran.

"Saya belum dengar, yang pasti begini bahwa Indonesia sudah memberikan subsidi energi sampai Rp 540 triliun. Dimana penggunaannya harus tepat sasaran itu saja dulu," ujar Erick ditemui di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Senin (19/2/2024).

"Kalau masalah program makan siang gratis itu konteksnya lain lagi, bahwa di mana untuk menjaga kepastian melahirkan generasi emas itu perlu subtitusi atau makan yang benar sejak kecil, sejak di perut ibu, lalu balita 1-2 tahun," imbuh dia.

Pria yang telah menyatakan dukungannya ke pasangan Prabowo-Gibran ini menjelaskan, sumber dana untuk program itu bisa dicari kembali. Salah satunya adalah melakukan efisiensi anggaran yang sudah ada.

Kendati begitu, Erick belum mau berbicara banyak. Dia memilih menyerahkan penghitungan anggaran tadi tetap akan dibicarakan kedepannya. Dia menilai, usulan pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis baru sebatas ide awal yang perlu dibahas lebih jauh.

"Alokasi dananya, itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa? Nanti. Saya tidak berhak bicara itu karena saya masih bekerja melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi saya pastikan pembicaraan itu masih di dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan.

4 dari 4 halaman

Subsidi yang Tak Tepat Sasaran

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meminta pernyataannya dalam wawancara dengan Bloomberg TV tentang pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis diterjemahkan secara utuh, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Eddy menegaskan, pernyataan utuh dalam wawancara dengan Bloomberg TV itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.

Hal ini agar subsidi lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," ujar Eddy dalam siaran pers, Jumat (16/2/2024).

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Saya kan Pimpinan Komisi VII di DPR RI, jadi saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi," katanya menambahkan.

Dia menuturkan, pernyataannya bahwa alokasi subsidi energi sebesar Rp500 triliun pada 2023 dan Rp350 triliun pada 2024 adalah untuk Pertalite dan LPG.