Perbanyak Industri yang Dapat Gas Murah, Menperin Pusing Lobi Kementerian ESDM

Taufiek menegaskan, industri menginginkan adanya pasokan gas yang cukup dengan harga yang bisa bersaing dengan negara lain. Jika keduanya bisa dihadirkan di Indonesia, bisa jadi menarik minat investor.

Sebaliknya, jika kebijakan itu ditiadakan, ditaksir malah bisa menghalangi masuknya investasi.

"Dia ingin gas itu fix dan tersedia, bukan hanya ketercukupannya saja, tapi gasnya juga kita berkompetisi dengan negara lain. Kalau kita sebagai bangsa tidak memberikan suatu (kebijakan) atraktif gimana investasi mau masuk," urainya.

Sebelumnya, Pemerintah tengah membahas efektivitas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pembahasan harga gas murah bagi industri ini dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Perindustrian.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pihaknya sudah memulai bahasan dengan Kemenperin mengenai harga gas industri. Utamanya melakukan evaluasi kebijakan yang dimulai sejak 2020 itu.

"Kita lagi melihat karena itu kan lagi komunikasi dengan Kementerian Perindustrian," ucap Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/2/2023

Evaluasi yang dilakukan ini, kata dia, untuk memastikan dampak yang diharapkan tersebut bisa terjadi. Misalnya, adanya pengembangan industri.

Perlu diketahui, kebijakan harga gas murah baru berlaku untuk 7 sektor industri saja. Diantaranya, pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

"Kita ingin memastikan bahwa HGBT ini kan memberikan dampak terhadap penurunan biaya produksi, terhadap pengembangan industri," ujar dia.

Dadan juga menyebut bahasan dilakukan untuk melihat arah kebijakan ke depan. Hasil evaluasi nantinya bisa berpengaruh pada berlanjut atau tidaknya HGBT ini.

"Nah ini lagi tektokan ini dengan kementerian perindustrian untuk yang 2025 ya, kebijakan ini sampai 2024. Tapi ya kita sedang me-review untuk yang ke depan. Ya sebentar lagi lah," pungkasnya.