Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi salah satu penentu program makan siang gratis Prabowo-Gibran terlaksana pada 2025. Adapun program makan siang gratis ini direncanakan masuk APBN dan dijalankan pada 2025.
Dalam sidang kabinet bersama Jokowi kemarin, program Prabowo-Gibran ini direncanakan memiliki anggaran Rp 15.000 per anak. Hanya saja dalam anggaran ini belum termasuk susu gratis.
Baca Juga
Lantas, apa saja komentar Sri Mulyani mengenai program makan siang gratis tersebut?
Advertisement
1. Defisit APBN Bakal Makin Lebar
Pemerintah sendiri sudah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen. Angka ini melebar jika dibandingkan target 2024 yang sebesar 2,29 persen. Salah satu penyebabnya adalah program makan siang gratis ini.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," ujar Sri Mulyani.
2. Penghitungan Anggaran Baru Bulan Depan
Sri Mulyani mengakui belum bisa membahas mengenai detail anggaran mengenai makan siang gratis ini. Hal tersebut lantaran masih menghormati keputusan KPU mengenai hasil Pemilu 2024.
"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.
3. Penyesuaian Program Lain di 2025
Adanya kebutuhan program makan siang gratis ini, Menkeu memastikan ada penyesuaian program-program lain.Â
"Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," katanya.
Â
Â
Â
Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Timnas AMIN: Kurang Pantas Pemilu Belum Selesai
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan turut membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam rapat kabinet, Senin (26/2/2024).
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena, menilai sikap Jokowi tersebut akan menambah kebingungan rakyat kepada pemerintah.
"Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elit mendahului problem rakyat Indonesia," kata Billy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/2/2024).
Publik, kata Billy, patut mempertanyakan langkah Jokowi itu. Menurutnya, saat ini pemerintah harusnya menunjukkan komitmen menyelesaikan permasalahan yang lebih genting dan menyangkut kepentingan rakyat.
"Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum ada solusi konkretnya," ungkap Billy.
Selain itu, tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga belum tuntas. karena pemenang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Oleh sebab itu, dia memandang dibahasnya program salah satu paslon di dalam rapat kabinet Jokowi bukanlah hal yang pantas.
Â
Advertisement
Lebih Baik Bahas Ekonomi
Jokowi, lanjut Billy harusnya berfokus kepada persoalan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi janji-janji kampanyenya sebelum habis masa jabatan sebagai kepala negara.
"Secara kepantasan begitu. Karena kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, Pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata dia.
"Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali," tandasnya.