Lebih Murah, BBM Satu Harga Kini Jangkau Wilayah 3T Krayan Kalimantan Utara

Liputan6.com, Jakarta PT Patra Logistik salah satu perusahaan Pertamina Group yang bergerak di sektor logistik energi Minyak dan Gas nasional kembali memperoleh penugasan baru untuk melakukan Distribusi BBM satu Harga di Wilayah 3T Krayan, Regional Kalimantan.

Direktur Pemasaran & Operasi PT Patra Logistik Tri Yudha Nurmansyah dalam acara peresmian Distribusi BBM satu Harga menyambut baik penugasan dan kepercayaan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga serta menyampaikan komitmennya dalam pendistribusian BBM

“Kami menyambut dengan sangat baik penugasan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga, penugasan ini merupakan bentuk kepercayaan kepada PT Patra Logistik atas penugasan lainnya yang telah dijalankan selama ini, tentunya kami akan selalu memastikan dan menjaga distribusi BBM agar terus dapat dirasakan oleh Masyarakat, khusunya di Krayan, Kalimantan Utara," ujarnya dikutip Rabu (28/2/2024).

Tri Yudha Nurmansyah juga menyampaikan kesiapan armada untuk mendukung pendistribusian BBM satu Harga di suluruh wilayah Indonesia.

"Kami telah memiliki pengelolaan armada darat, laut dan udara yang siap medukung distibusi BBM diseluruh penjuru wilayah Indonesia demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Tri Yudha Nurmansyah mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga yang telah memberikan kepercayaan selama ini untuk melakukan distibusi energi kepada Masyarakat dari sabang hingga Merauke.

Harga BBM dan Tarif Listrik Tak Bakal Naik hingga Juni 2024

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hingga Juni 2024 dipastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) baik yang subsidi maupun non-subsidi.

Hal itu diputuskan dalam sidang kabinet Paripurna yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Tadi diputuskan di dalam sidang kabinet Paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan harga BBM sampai dengan bulan Juni, baik itu yang subsidi maupun non subsidi," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Kata Airlangga, untuk penambahan anggaran bagi Pertamina dan PLN terkait keputusan itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih (SAL) maupun dari pelebaran defisit APBN tahun 2024.

"Nah, itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina mapun PLN itu akan diambil dari sisa SAL maupun dari pelebaran defisit 2024. Jadi itu 2,3 persen sampai 2,8 persen," ujarnya.

2 dari 4 halaman

Defisit APBN

Sebagai informasi, dilansir dari Laman DJKN, Ketua badan anggaran menyampaikan bahwa Defisit APBN tahun 2024 telah disepakati oleh DPR RI sebesar 2,29 persen dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 Triliun.

Adapun, selain membahas mengenai tarif listrik dan BBM. Salah satu hal yang dibahas dalam sidang kabinet Paripurna yakni, makan siang gratis yang menjadi program unggulan dari capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

3 dari 4 halaman

Harga Minyak Mentah Naik, Pemerintah Belum akan Dongkrak Harga BBM Subsidi

20170105-BBM-Naik-AY1 — Papan petunjuk BBM yang berada di SPBU, Jakarta, Kamis (5/1). Penetapan harga BBM Umum jenis Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite merupakan kebijakan korporasi Pertamina. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak adanya konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat sejumlah pihak khawatir akan mendorong kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini terutama untuk BBM subsidi. "Tidak ada kenaikan dalam waktu dekat," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Menko Airlangga menekankan, saat ini anggaran pemerintah untuk program BBM subsidi masih tersedia. Pemerintah sendiri baru akan melakukan evaluasi harga BBM dalam kurun waktu 6 bulan. "Kita lihat kita bisa evaluasi 6 bulan, tapi anggarannya (subsidi) masih cukup tersedia," ucapnya.

Kenaikan harga minyak mentah masih bersifat fluktuatif di awal 2024. Di sisi lain, ruang fiskal masih yang dimiliki pemerintah masih cukup memadai dalam merespon kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Pertama ini masih bulan Januari/Februari jadi ruangan fiskal masih cukup luas, jadi tidak ada kenaikan dalam waktu dekat, dan ke depan kita masih melihat fluktuasi harga bbm karena harga belum stabil," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Subsidi 2024

Harga BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Jadi 14.500, Solar Jadi 6.800 — Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan dana cukup besar untuk subsidi energi di tahun 2024 ini. Angkanya mencapai Rp 186,9 triliun, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan angka alokasi subsidi energi itu berkaca pada realisasi subsidi di 2023. Tercatat ada realisasi sebesar Rp 159,6 triliun, dengan Rp 95,6 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp 64 triliun untuk subsidi listrik.

"Kemudian di 2024 targetnya itu untuk BBM dan LPG sebesar Rp113,3 triliun, kita liat ini tren (konsumsi) meningkat," ujar Arifin dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (16/1/2024).

"Ini tentu saja kita antisipasi harga bahan baku minyak mentahnya juga demand yang juga cukup meningkat, dan kita liat juga listrik juga meningkat menjadi Rp73,6 (triliun). Totalnya subsidi ini Rp186,9 triliun," imbuhnya.