Caplok 14% Saham Vale, MIND ID Pakai Dana Freeport

Erick menjelaskan, bentuk joint corporation dalam pengelolaan PT Vale Indonesia Tbk ke depan akan dapat menjamin pembangunan ekosistem pertambangan hulu hingga hilir yang lebih baik bagi Indonesia.

Melalui momentum ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal investasi keberlanjutan untuk down streaming dengan luasan lahan dan total investasi terbaik bagi Indonesia.

“Tentu kami melihat keberlanjutan sebagai hal yang penting, kami yakin bahwa komitmen kami dan VCL dalam mengelola PT Vale Indonesia ini sama, dan kami dan VCL, sebagai pemegang saham terbesar pertama dan kedua, telah bersepakat untuk melanjutkan komitmen hilirisasi sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap program strategis pemerintah,” tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak khawatir akuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14 persen dilakukan saat harga nikel di pasaran merosot.

Seperti diketahui, harga nikel terus melorot sejak mencapai titik puncak USD 33.294 per ton pada Maret 2022. Per 1 Maret 2024, harga penawaran nikel di London Metal Exchange (LME) berada di posisi USD 17.430 per ton.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah telah berpikir jangka panjang dalam program divestasi saham Vale. Termasuk soal harga nikel yang saat ini anjlok.

"Ini yang sekarang sedang kita cari. Kalau merosot itu kan hari ini. Ini kan bukan mikir satu hari sekarang. Kita kan mikirnya beberapa puluh tahun ke depan. Kita ingin bahwa semuanya mendapatkan manfaat," ujar Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Menurut dia, pemerintah telah berpikir bahwa dengan penarikan saham Vale ini bakal turut mendongkrak penerimaan negara. Juga sejalan dengan program hilirisasi yang digalakan pemerintah.

"Itu kan sekarang yang dikoordinasikan, mungkin nanti akan diputuskan oleh Kementerian Keuangan bagaimana sistem kebijakannya," imbuh Dadan.

Terkait perpanjangan izin kontrak karya, Dadan mengatakan ada ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebagai syarat perpanjangan kontrak Vale Indonesia. Seperti diketahui, kontrak karya bagi Vale Indonesia telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025 mendatang.

"Ya seperti di dalam aturannya, kan ada tahapan-tahapannya. Itu sudah berjalan sih selama ini, proses-proses untuk perpanjangan IUPK. Mudah-mudahan tidak lama, dalam artian karena sudah disiapkan cukup lama," ungkapnya.

Kementerian ESDM pun terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proses perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tersebut. Harapannya, itu bakal turut mendongkrak penerimaan negara.

"Sekarang kita lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kan dalam IUPK salah satu yang sebaiknya ada, dan ini yang diminta adalah naiknya penerimaan negara," kata Dadan.