Luhut Wanti-wanti Instansi Nakal yang Berani Kemas Barang Impor jadi Produk Lokal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan menindak tegas kepada instansi kementerian/lembaga yang menyulap produk atau barang impor dikemas menjadi produk dalam negeri.

"Ada juga barang itu diimpor, diganti packaging-nya (kemasan) jadi seolah-olah tidak impor. Ini diaudit oleh BPKP. BPKP yang menemukan ini dan sudah melaporkan," kata Menko Luhut melansir Antara di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (5/3/2024).

Namun, Luhut tidak menjabarkan detail termasuk waktu audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta jenis sanksi yang rencananya dijatuhkan kepada pihak yang terlibat.

Luhut juga menekankan belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri itu dibayarkan kembali menggunakan uang hasil pajak yang dibayar oleh rakyat, sehingga belanja diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.

Menko Marves menjabarkan enam strategi penguatan belanja produk dalam negeri, di antaranya perbaikan proses belanja internal yang terdigitalisasi, transparan dan tata kelola baik.

Kemudian, belanja produk dalam negeri minimal 95 persen anggaran belanja barang dan jasa, serta prioritas merek atau produk lokal yang diproduksi di dalam negeri, bukan sekedar kemasan semata.