OJK Rilis Aturan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Ini Alasannya

OJK menyebutkan, POJK tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) ini diterbitkan sehubungan dengan penguatan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi ITSK dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, dan Pelindungan Konsumen. Penguatan fungsi dan tugas ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga telah diberikan amanah baru untuk mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto khususnya yang diatur dalam Pasal 6 UU P2SK. Sebagaimana diatur dalam UU P2SK, POJK Penyelenggaraan ITSK ini memuat antara lain sebagai berikut: penyediaan ruang dan/atau fasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi (Sandbox).

Selanjutnya, perizinan, pemantauan dan evaluasi, edukasi keuangan, Pelindungan Konsumen, pelindungan data pribadi Konsumen, aspek kelembagaan; dan penyelenggaraan ITSK, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK.

 POJK Penyelenggaraan ITSK ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK serta memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan pengembangan perusahaan pembiayaan hingga 2028 mendatang. Harapannya, proses ini bisa berlangsung lebih cepat dari batas akhir tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Agusman menerangkan pelaksanaan peta jalannatau roadmap ini dibagi dalam 3 tahap.

Tahap pertama diawali dengan Fase 1 Penguatan Fondasi pada 2024-2025. Kemudian, dilanjutkan dengan Fase 2 berupa Konsolidasi dan Menciptakan Momentum pada 2026-2027.

Dan diakhiri dengan Fase 3 Penyesuaian dan Pertumbuhan (pada) 2028," ucap Agusman dalam Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

6 Strategi

Dalam kurun waktu tersebut, Agusman menjelaskan ada 6 strategi yang akan dijalankan guna melakukan pengembangan tersebut. Mulai dari penguatan permodalan, tata kelola, hingga transformasi digital dalam ekosistem perusahaan pembiayaan.

Secara rinci, strategi yang digunakan diantaranya; pertama, penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Kedua, Penguatan Pengembangan usaha. Ketiga, Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Keempat, Penguatan perlindungan konsumen. Kelima, Penguatan pengembangan elemen ekosistem. Keenam, Akselerasi transformasi digital.

"Setiap strategi memiliki program kerja masing-masing sebagai action plan konkrit untuk diimplementasikan oleh stakeholders terkait," tegasnya.

"Roadmap ini merupakan living document sehingga bersifat adaptif dan dapat disesuaikan seiring dinamika perkembangan ekonomi dan industri perusahaan pembiayaan ke depan," imbuh Agusman.

Agusman mewanti-wanti keberhasilan dalam mewujudkan visi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 hanya dapat tercapai dengan komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan di industri perusahaan pembiyaan.

"Kami menghimbau kepada asosiasi, industri dan seluruh pemangku kepentingan industri perusahaan pembiayaan untuk turut serta dalam mengawal dan menyukseskan implementasi roadmap ini," kata dia.

Menurutnya, peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 bisa menjadi momentum istimewa. Peluncuran roadmap ini diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan positif kepada publik.