Program Makan Siang Gratis Tak Bakal Otak-atik Dana BOS

Sebelumnya diberitakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pengurangan subsidi energi akan dipakai untuk membiayai program makan siang gratis milik pasangan capres Prabowo-Gibran. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera pun mengklarifikasi kabar tersebut.

Dida mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan sumber anggaran untuk membiayai program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran. Adapun, berbagai isu yang berkembang di masyarakat masih dalam bentuk usulan.

"Dari sisi pemerintah belum (diputuskan) itu, baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ, kita belum kaji," ujar Dida kepada awak media di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Adapun Dana BOS adalah bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terkait sumber anggaran  untuk membiayai kegiatan simulasi makan siang gratis Rp15.000 per anak yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Anak buah Menko Airlangga menyebut anggaran berasal dari masing-masing pemerintah daerah yang bertindak sebagai sukarelawan atau volunteer.

"Itu inisiatif dari Pak Bupati (Kabupaten Tangerang). Jadi, ini masih secara pemerintah belum dalam begitu ya," tutur dia.

Besaran anggaran makan siang gratis Rp15.000 per anak juga memungkinkan untuk berubah. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing wilayah yang beragam.

"Kebetulan di sana (Kabupaten Tangerang) Rp15.000-an mungkin makes sense tapi di IKN kan (beda)," kata dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menko Airlangga menyampaikan pemerintah membuka opsi untuk membiayai program makan siang gratis milik pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). 

Meski demikian, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut terkait penggunaan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis Rp15.000 per anak apabila kegiatan simulasi telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Rencana nanti kita formulasikan (dana BOS), kalau simulasinya (makan siang gratis) sudah banyak," ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024. 

Adapun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan, termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dikutip dari Antara, Minggu (3/2).

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.  

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

 Sebelumnya, Pemerintah berencana memasukkan progam calon presiden terpilih dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. Tujuannya, mengakomodasi anggaran atas program yang diusung.

Salah satu yang ramai dibicarakan adalah masuknya program makan siang dan susu gratis yang diusung pasangan Capres-Cawapres rabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke RAPBN 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai hal itu bisa menggerakkan ekonomi di desa.

"Ini jawaban pribadi, bukan institusi. Kalau demikian adanya, sebenarnya giat ekonomi sangat besar utamanya di pedesaan. Khusus sapi perah itu akan ada development (pengembangan)," ujar Arief di Hotel The Margo, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/2/2024).

Jika memang ada opsi impor, kata dia, perlu diutamakan bagi sapi perah sebagai bibit unggul. Nantinya, pengembangan produksinya bisa diserahkan ke sentra-sentra peternakan. Dia tak setuju jika yang diimpor adalah susu bubuk.

"Saya kalau atas nama pribadi akan menyampaikan, importasi harus dilakukan khusus untuk sapi-sapi perah bibit unggul. Jadi jangan pakai powder milk yang impor, kita bangun yang ada di Indonesia," ujar dia.

Arief mencoba menyusun konsep. Sapi perah unggul yang di impor tadi disebar ke peternak, dan dilakukan pengembangan. Selanjutnya, bisa memproduksi susu untuk menyuplai program tadi.

Menggerakkan Ekonomi

Dia memandang, dengan begitu, peternak di dalam negeri bisa lebih sejahtera. Nantinya, pemerintah tinggal menyusun skema yang tepat, termasuk standardisasi pengolahan dan pengembangannya.

"Jadi, jangan bangga melakukan impor terus. Harus bangun peternakan pertanian Indonesia. Saya rasa kalau misal, ini ide saya, satu peternak diberi 3 sapi 4 sapi, setelah itu nanti susunya disiapkan, koperasi, kan kita punya GKSI, gabungan koperasi susu indodiensia di Lembang, kemudian di Jawa Timur," bebernya.

"Ini giat ekonominya akan luar biasa, peternak happy dapat sapi. Tinggal dibuat skema dan standar," Arief menambahkan.