Gonjang-ganjing Anggaran Program Makan Siang Gratis, Ekonom: Mending Ditiadakan

Program makan siang gratis menggandeng UMKM kembali dilaksanakan relawan Kawan Gibran. Kali ini, digelar di daerah Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu 27 Januari 2024 (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengkritisi program makan siang gratis milik pasangan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program makan siang gratis ini banyak diisukan bahwa anggarannya akan berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), memangkas subsidi BBM, hingga wacana menaikkan PPN menjadi 12 persen.

Lantas anggaran untuk program makan siang gratis ini lebih cocok menggunakan anggaran dari mana?

Esther menjelaskan, jika melihat ruang fiskalnya, rasio utang Indonesia sudah mencapai 37,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara rasio perpajakan (tax ratio) terhadap GDP masih dikisaran 10 persen. Artinya, untuk meningkatkan ruang fiskal dengan cara menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

"Memang ini adalah program yang saya kritisi program makan siang gratis, susu gratis. Tapi kalau kita lihat lagi fiskal space-nya kita utang itu sudah hampir sekitar 37,95 persen porsinya utang terhadap PDB artinya porsi utang ini kan hampir separo 38 persen dari PDB sementara tax ratio kita baru sekitar 10 persen," jelas Esther dalam satu diskusi, Kamis (14/3/2024).

"Nah, ke depan tentunya ini pembiayaannya dari mana ya satu-satunya cara itu adalah meningkatkan fiskal space kita caranya bagaimana yaitu kalau kita lihat dari struktur APBN kita backgroundnya adalah pajak," tambahnya.

Selanjutnya, jika anggaran untuk program makan siang gratis diambil dari dana BOS sangatlah tidak adil. Pasalnya porsi anggaran untuk pendidikan dalam APBN masih sedikit yakni 20 persen. Bahkan porsinya terhadap PDB hanya 2-4 persen.

"Saya dengar dari dana BOS itu lebih parah lagi, berarti karena itu mengurangi dana dari sektor pendidikan. Nah, ini masih sangat kecil dana untuk sektor pendidikan dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain sehingga ini memprihatinkan," ujarnya.

Pangkas Subsidi BBM

Adapun jika program makan siang gratis memangkas subsidi BBM, maka akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, bahkan mendorong inflasi lebih tinggi lagi.

"Terus kalau diambil dari subsidi BBM itu berarti tidak hanya meningkatkan biaya transportasi tapi itu akan mendorong ke arah inflasi. Karena kita tahu penyumbang inflasi terbesar itu dari biaya transportasi, akomodasi kemudian pangan," ujarnya.

Oleh karena itu, Esther mengusulkan lebih baik Pemerintahan yang baru nanti mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih produktif dibandingkan program makan siang gratis.

"Lebih baik program tersebut itu diarahkan untuk program-program yang lebih produktif meskipun argumentasinya adalah untuk peningkatan pengembangan UMKM, biar UMKM kecipratan, cuman ribet nggak sih bagaimana nanti monitoring dan evaluasinya ketika program makan siang gratis itu di launching," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Kemenko Perekonomian Buka Suara Soal Sumber Dana Makan Siang Gratis ala Prabowo

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji pendanaan bagi program makan siang gratis yang diusung Calon Presiden Prabowo Subianto. Ini dilakukan sebagai salah satu persiapan menjelang transisi pemerintahan ke depan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber dananya masih dalam tahap kajian. Namun, dia menampik kajian dilakukan sebatas pada makan siang gratis tersebut.

"Kalau itu kan masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan gratis. Tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan kita dalam mengalokasikan anggaran. Jadi isu-isu yang memang akan berdampak itu dipertimbangkan," kata Dida saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

"Tahun ini ada isu makan gratis, kita ini melakukan antisipasi. Kita lakukan persiapan, tapi belum memasukkannya. Kita masih menunggu proses-prosesnya," sambungnya.

Proses yang dimaksud Dida merujuk pada tahapan Pemilu 2024. Utamanya terkait penetapan Capres yang memenangkan kontestasi politik tahun ini. Dida menyebut, ada banyak opsi pendanaan, termasuk dari pengalihan subsidi energi.

"Tapi yang pasti, semua opsi itu perlu kita jajaki, dari 100 opsi mungkin kita ambil 10. Tapi kalau tidak dikaji, kan tidak tahu akan bagaimana (kedepannya)," ucapnya.

Diketahui, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu ikut menghadiri simulasi makan siang gratis di Tangerang, Banten. Simulasi itu disebut memakai dana sukarela dari pejabat daerag setempat. Artinya, belum ada alokasi khusus untuk membiayai program makan siang gratis ala Prabowo.

3 dari 3 halaman

Kebutuhan Anggaran Tahun Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan audiensi usai meninjau simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, pada Kamis (29/2) siang.

Lebih lanjut, Dida mengatakan pemerintah perlu mengkaji juga soal kebutuhan anggaran tahun depan. Misalnya, alokasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantata (IKN).

Dengan begitu, pemerintah belum menentukan dari mana sumber anggaran untuk mendanai makan siang gratis tadi.

"Kita perthitungkan IKN tahun depan butuh anggaran berapa. Oh ini ada potensi maksi gratis bagaimana ini-ini. Baru sekedar itu, belum terlalu (dalam) kan. Biasanya kalau pemerintah melakukan kebijakan itu ada regalutory impact assessment. Itu belum," bebernya.

Dia kembali menegaskan belum ada penugasan terhadap Kemenko Perekonomian untuk menindaklajuti kajian secara lebih jauh. Dida masih menunggu penetapan capres terpilih secara formal.

"Kalau sudah formal kan tentu kalau dari sisi aparat kita tunggu instruksi. 'Oke ini sudah formal' segala macam ada aspek A perlu kita kaji. Termasuk makan siang gratis perlu kita kaji sampai keluarlah kesimpulan 'oh secara fiskal seperti ini'. Tapi kita tunggu semua formal dan resmi," tuturnya.

"Istilahnya mengantisipasi. Bukan kajian internal. Seperti covid awal-awal semua KL belajar, semua staf kementerian juga belajar. Ini juga sama. Ada banyak faktor yg perlu kita pelajari. Itu satu di antara sekian yang kita pertimbangkan," pungkasnya.