Begini Kesiapan PLN IP UBP Priok Jaga Listrik Tak Byar Pet Saat Ramadhan hingga Lebaran

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik kuartal II pada April-Juni  2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM  Jisman Hutajulu menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis (14/3/2024) seperti dikutip dari laman esdm.go.id.

Jisman menuturkan, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Jisman mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik kuartal II 2024 adalah realisasi pada November 2023, Desember tahun 2023, dan Januari tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp15.580,53/USD, ICP sebesar USD77,42/barrel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar 70 USD/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

"Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada kuartal I 2024. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," tutur Jisman.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Kementerian ESDM tetap mendorong PT PLN (Persero) agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, prospek defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 bakal naik terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini seiring anggaran subsidi untuk listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Airlangga menjamin tarif dasar listrik hingga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak mengalami kenaikan hingga Juni 2024. Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin pagi, 26 Februari 2024.

"Kemudian tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024) baik itu yang subsidi maupun non subsidi," ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Hal ini pula, lanjut Airlangga, yang menyebabkan outlook defisit APBN 2024 mengalami kenaikan di kisaran 2,29 persen terhadap PDB. Mengingat, adanya gelontoran anggaran untuk subsidi listrik maupun BBM.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL (saldo anggaran lebih) maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu (defisit APBN) 2,3 sampai 2,28 persen (2,29 persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,28 jadi realistis," ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, pelebaran defisit APBN juga disumbang oleh penambahan anggaran pupuk subsidi hingga Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun. Penambahan pagi anggaran subsidi pupuk ini untuk meningkatkan produksi padi di tengah ancaman El-Nino.

"Biasanya sekitar 8-7 juta ton (kebutuhan pupuk subsidi), dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun itu hanya 5,7 juta ton, jadi jelas tidak cukup, dan itu tercermin dari produksi padi, bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino, itu turunnya banyak," tutur dia.

Selain itu, meningkatnya defisit APBN tahun ini juga diakibatkan oleh meningkatnya realisasi bantuan langsung tunai (BLT). Antara lain program BLT Mitigasi Risiko Pangan mencapai Rp11 triliun.

"Kemudian yang BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp 11 triliun," kata dia.