Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja keras dan cepat untuk menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kerja keras ini bukan tanpa alasan. Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN Juni nanti atau tinggaltiga bulan lagi.
Selain itu, Presiden juga berencana untuk melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Seperti upacara kemerdekaan sebelum-sebelumnya, akan hadir berbagai tokoh masyarakat dan juga perwakilan dari negara lain. Tentu saja infrastruktur untuk mendukung gelaran ini sudah harus rampung 100%.
Baca Juga
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, saat ini pembangunan Istana Presiden yang nanti bakal digunakan berkantor oleh Presiden Jokowi sudah hampir rampung.
Advertisement
"Kalau Istana Presiden Insyaallah sudah siap pada bulan Juli," kata Basuki di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga. otorita IKN menargetkan pembangunan kawasan Istana Presiden dapat selesai dan digunakan pada bulan Juni mendatang.
"(Pembangunan) Istana Presiden dan lapangan upacara sudah hampir 60 persen dan target (rampung) pada bulan Juni 2024,” ungkap Danis dalam acara Rakornas Ibu Kota Nusantara di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
“Bangunan Istana, lapangan upacara, serta podium akan berfungsi 100% dan Insyaallah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus," bebernya.
Danis mengatakan, kawasan tersebut ditargetkan dapat menampung kapasitas 8.700 orang.
Pembangunan gedung kantor presiden beserta struktur baja burung garuda juga ditargetkan bulan Juni tahun ini, sehingga dapat digunakan pada saat upacara 17 Agustus 2024.
Berbeda, untuk Istana Wakil Presiden baru akan dibangun pada Juni atau Juli nanti.
"Kalau Istana Wakil Presiden baru akan dibangun, masih lelang, jadi masih dibangun. Tahun ini (dibangun). Saya belum informasi pastinya mudah-mudahan Juni-Juli baru (dibangun)," kata Menteri Basuki.
Menurut dia, Istana Wapres baru dibangun karena ada perubahan desain. Basuki menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai ada desain yang harus direvisi.
"Desainnya berubah, waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sanyembara pertama. Tapi setelah di cek Pak Presiden beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Itu nanti kita tidak tahu lelang ulang atau enggak gitu loh," jelasnya.
Sementara itu, Istana Presiden di IKN dipastikan rampung pada Juli 2024. Kendati begitu, Basuki belum mengetahui kapan Jokowi akan mulai berkantor di sana.
Progres Gedung Kemenko
Sedangkan untuk gedung Kementerian Koordinator, Danis merinci, pembangunan gedung Kemenko 1 sudah pada tahap penyelesaian 52,90 persen dan ditargetkan fungsional pada Juni 2024.
Kemudian gedung Kemenko 2 sudah 23,64 persen dari target penyelesaian.
"Memang gedung Kemenko 2 ini (progres pembangunan) agak lambat, tapi nanti sejumlah towernya juga dapat menampung sekitar 250 orang," ia mengakui.
Untuk gedung Kemenko 3 sudah 55,70 persen.
Gedung 2 dan 3 memiliki kapasitas menampung 86 ASN dari total kapasitas 516 ASN.
Adapun pembangunan Gedung Sekretariat Negara yang sudah berpogres hampir 70 persen.
Setelah rampung nantinya, gedung Kementerian Sekretariat Negara ditargetkan dapat menampung 750 ASN pada bulan Juni dari total 2.510 ASN.
Gedung kemenko dan Gedung Sekretariat Negara ini nantinya untuk sementara akan menjadi sharing office bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Masing-masing kementerian koordinator membawahi beberapa kementerian. Nantinya ASN dari kementerian di bawah masing-masing kemenko akan berkantor di gedung tersebut.
Pembangunan gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.
Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Cerdas seperti sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas.
Rumah Menteri Sempit?
Untuk rumah menteri, Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan komplek rumah menteri di IKN akan selesai sebelum 17 Agustus 2024. Ia menjadi salah satu menteri pertama yang tinggal di komplek tersebut.
Basuki juga mengatakan, luas rumah menteri di IKN lebih kecil dibanding dengan rumah di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan yang ditempati para menteri saat ini.
"Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa dirinya termasuk menteri yang menempati rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ia juga mengatakan bahwa pembangunan rumah dinas untuk dirinya atau untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.
Menurut Basuki, semua rumah dinas untuk para menteri baik menteri koordinator maupun menteri teknis di IKN memiliki tipe bangunan yang sama dan luasnya lebih kecil daripada rumah dinas menteri di Jakarta.
Bahkan, katanya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa luas rumah dinas untuk menteri di IKN lebih kecil.
"Bahkan Pak Luhut bilang, 'lho ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Tetapi dengan konsep 'compact city' disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," kata Basuki.
Menteri Basuki dan Menhub Budi Karya Jadi Tetangga
Menteri Basuki pun memberikan bocoran jajaran menteri kabinet Jokowi yang akan lebih dulu pindah ke IKN. Dirinya akan menjadi menteri pertama yang akan pindah ke IKN.
Pria yang sering dipanggil Pak Bas ini juga mengungkap ada sosok yang akan pindah berbarengan dengannya, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kedua menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini disebut mulai pindah pada Juli 2024.
"Ini bocorannya, Pak Menhub ingin lihat. Karena beliau juga harus monitor bandaranya yang harus selesai," ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR pada Sabtu 9 Maret 2024.
Kendati begitu, Basuki belum mengetahui siapa lagi dalam jajaran menteri yang akan pindah lebih dulu. Dia menyebut ada kemungkinan rumah tinggalnya dan Menhub Budi akan bertetangga.
"Belum tahu. Tapi yang sudah telepon saya Pak Menhub. Insyaallah (tetanggaan)," pungkasnya.
Kemenetrian PUPR memastikan ada setidaknya 36 rumah menteri dan 4 hunian untuk menteri koordinator. Hanya saja, nantinya kepindahan menteri akan dilakukan secara bertahap.
Advertisement
Infrastruktur yang Bakal Beres Sebelum 17 Agustus 2024
Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono memastikan fasilitas esensial seperti rumah sakit dan sekolah akan siap disediakan untuk siapa saja uang bakal tinggal di IKN, termasuk untuk ASN, anggota TNI dan POLRI yang bertugas di IKN nantinya.
“(Terkait) rumah sakit dan fasilitas umum lainnya, jadi pada waktu pemindahan semua ASN-TNI, dan POLRI pada detik itu kita akan menyiapkan segala fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ujar Bambang kepada media di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis (14/3/2024).
“Jadi katakanlah mereka pindah pada awal Agustus (2024) maka yang pertama kita akan menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah dengan peningkatan services. Disanakan sudah ada RSUD, dan puskesmas,” bebernya.
Bambang menyebutkan, Pemerintah akan meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan di IKN, salah satunya dengan memperlengkap jumlah dokter beserta keahliannya.
“Misal nanti ada dokter obgyn, penyakit dalam, dan seterusnya,” jelasnya.
“Pendidikan juga sama. Kita sekarang sedang merevitalisasi beberapa SD Negeri, termasuk untuk anak-anak mereka (ASN) yang nanti pindah (ke IKN),” tambah dia.
Bambang merinci, sekolah TK dan PAUD pun akan ditempatkan di masing-masing tower rumah baru ASN.
Tempat Tinggal ASN
Kementerian PUPR menargetkan 12 tower rumah susun (rusun) buat ASN di IKN akan rampung dibangun pada Juni 2024. Sisanya, akan diselesaikan secara betahap hingga akhir tahun.
Tercapat 47 tower hunian yang ditanggung oleh uang negara. Alokasi untuk hunian ASN adalah 29 tower. Sedangkan selebihnya untuk TNI dan Polri.
skema pembangunan hunian ASN terdiri dari APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Artinya, beban pembangunan ini tidak hanya ditanggung oleh APBN.
Nantinya, untuk skema KPBU akan diatur oleh Otorita IKN. Pembangunanya sendiri dilakukan secara bertahap.
Investasi Swasta
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan setidaknya sudah ada 5 groundbreaking di IKN. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya mencapai hampir Rp 50 triliun.
Sebanyak 5 pembangunan ini terpisah dengan pembangunan infrasktruktur maupun sarana dan prasana yang didanai oleh APBN. Menurutnya, itu sejalan dengan pembangunan fasilitas dasar yang ditangani oleh Kementerian PUPR.
"Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin meluhat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan yang sudah dibangun oleh PUPR, infrasktrut dan kemudian gedung-gedung, fasilitas publik," kata Bambang di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis (14/3/2024).
"Sehingga nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang akan menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini kedepannya," tuturnya.
Dia mencatat ada nilai investasi sebesar Rp 49,6 triliun dari pembangunan yang dikucurkan oleh perusahaan swasta nasional itu. Hitungannya, ada sekitar 32 perusahaan yang ikut terlibat.
"Kita ketahui sudah ada 5 kali groundbreaking dengan nilai mendekati Rp 50 triliun tepatnya Rp 49,6 triliun, sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang ke lima," urainya.
Bambang menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembangunan itu berjalan sesuai dengan rencana. Dia berharap kucuran investasi ke IKN juga akan bertambah kedepannya.
Investor Bangun Konsorsium
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani, mengatakan pihaknya terus mendorong para pengusaha lokal untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya untuk mendukung pembangunan hotel.
"Ini kita terus dorong siapa investor lokal yang mau, mungkin konsorsium dan lain-lain yang mau membangun hotel," kata Shinta saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Shinta mengungkapkan, sebenarnya sudah ada beberapa dari pelaku usaha domestik yang telah berinvestasi untuk pembangunan hotel di IKN. Lantaran, hotel merupakan salah satu fasilitas yang penting.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan hotel Nusantara yang diinisiasi oleh Konsorsium Agung Sedayu Group (ASG), kemudian hotel Vasanta.
"Kita sebenarnya dari pelaku usaha domestik sudah ada beberapa investor lokal yang mulai dari pembangunan hotel di sana, kita sudah groundbreaking dan lain-lain. Karena memang hotel ini salah satu fasilitas yang dibutuhkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Shinta mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah Pemerintah yang akan pindah ke IKN pada Agustus 2024. Oleh karena itu, pembangunan hotel perlu dipercepat, karena akan sangat dibutuhkan.
"Kan Presiden tahun ini sudah mulai aktivitas di IKN juga butuh hotel untuk para tamu. Makannya kita juga push untuk anggota dan udah mulai beberapa investor," pungkasnya.
Advertisement