Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan harga beras diprediksi akan tetap bertahan dan diperkirakan tidak turun kembali ke harga seperti semula.
"Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan, tidak sampai serendah seperti yang diperkirakan semula," ujar Bos Bulog Bayu melansir Antara di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Baca Juga
Bayu menyebutkan bertahannya harga beras dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti biaya produksi petani yang terdiri atas ongkos tenaga kerja, sewa lahan, harga pupuk dan benih.
Advertisement
Lebih lanjut, dengan naiknya biaya produksi petani maka harga gabah yang dijual pun akan ikut berubah. Dengan demikian, harga beras tidak akan serendah seperti sebelumnya.
Selain itu, upah tenaga kerja informal juga sudah mulai naik dan biaya hidup ikut meningkat. "Sekitar 50 persen dari biaya produksi sawah itu, atau biaya produksi tanaman padi adalah tenaga kerja, harga sewa lahan juga demikian, konversi lahan kan terjadi, pasti lahan makin sedikit, lahan makin sedikit maka sewa lahan akan makin mahal jadi ongkos naik, pupuk juga naik," katanya.
Namun demikian, Bayu belum bisa memastikan berapa harga beras dan harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, Bulog akan menunggu kepastian harga dari kementerian/lembaga terkait.
"Tapi berapa besar kenaikannya, nanti kita tunggu lah biar dari otoritasnya yang mengeluarkan, Badan Pangan Nasional atau Kementerian Pertanian atau BPS," ucap Bayu.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Senin (18/3), harga beras kualitas bawah I Rp14.800, beras kualitas bawah II Rp14.500, beras kualitas medium I Rp16.050, berat kualitas medium II Rp15.800, beras kualitas super I Rp17.350, dan beras kualitas super II Rp16.800 per kilogram.
Terungkap Alasan HET Beras Premium Naik Rp 1.000 per Kg
Pemerintah memutuskan melakukan kebijakan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang naik sebesar Rp 1.000 per Kg. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan stok beras di pasaran.
“Harga sekarang masih dalam posisi relaksasi, dari angka sebelumnya HET Rp13.900 (per kilogram) kemudian relaksasi sampai tanggal 23 (Maret) itu Rp14.900 (per kilogram) untuk memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya lebih baik,” kata Arief melansir Antara di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Guna mengamankan stok beras, ujarnya, pemerintah mengutamakan dari produksi dalam negeri.
“Kita justru mempersiapkan panen Maret-April ini karena harga gabah saat ini sudah mulai terkoreksi angkanya, rata-rata nasional sudah sekitar Rp6.700 (per kilogram). Kalau angka harga gabah terkoreksi artinya otomatis harga beras terkoreksi dengan catatan produksi itu harus seperti perencanaan,” kata Arief.
Sebelumnya, pemerintah melalui Bapanas memutuskan untuk menerapkan relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara mulai 10 Maret hingga 23 Maret 2024.
Adapun relaksasi HET beras premium yang diberlakukan sementara ini menyasar pada delapan wilayah. HET disesuaikan menjadi adanya selisih lebih Rp1.000 per kilogram dibandingkan HET sebelumnya.
Relaksasi harga beras adalah kebijakan pemerintah untuk sementara menaikkan HET beras premium, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di pasar tradisional dan ritel modern selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.
Advertisement
Pemerintah Dilema
Presiden Jokowi pun mengakui bahwa pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, karena petani menuntut harga tinggi guna menambah keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.
Penjelasan itu, ia sampaikan ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, pekan lalu.
“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Ia mengatakan adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.