Otorita IKN Jalin Kemitraan dengan 3 Universitas Belanda untuk Penelitian

Sebagai hasil konkrit pertama dari kemitraan antara Otorita IKN dan LDE Universities, sebuah tim lintas disiplin dari Belanda akan berpartisipasi dalam konferensi IKN tentang kota hutan di Samarinda pada akhir Mei 2024 nanti.

Tujuan konferensi ini adalah untuk merancang agenda penelitian bersama tentang kota hutan, keanekaragaman hayati perkotaan, dan kebun botani. Agenda ini akan menjadi dasar penelitian bersama dalam beberapa tahun mendatang.

Pada tahun akademik mendatang, LDE Universities akan berusaha untuk mendirikan lab tesis di IKN. Di sini, para pemikiran muda terbaik dari Belanda dan Indonesia akan berhadapan dengan tantangan yang diajukan oleh Otorita IKN, membentuk pendidikan para pemimpin masa depan yang akan memberikan dampak besar dalam mewujudkan kota hijau, cerdas, sehat, nyaman, dan menyenangkan serupa di seluruh dunia.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan kurang dari enam bulan sebelum Indonesia berencana untuk meresmikan bagian tengah ibu kota baru Nusantara dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 negara pada tanggal 17 Agustus di tahun ini.

"Melalui Nusantara K-Hub, sebagai titik lebur untuk industri, lembaga pendidikan, dan badan pemerintah, kami berharap dapat mengakomodasi berbagai kolaborasi dengan institusi lokal dan internasional dalam menciptakan ekosistem riset dan pendidikan yang berkelanjutan serta mendukung transformasi di Nusantara," kata Deputi untuk Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menceritakan, anggaran pihaknya pada 2024 ini kena blokir sekitar Rp 21,7 miliar dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Bambang mengutarakan, dalam DIPA Otorita IKN untuk 12 kegiatan senilai Rp 434 miliar, terdapat alokasi yang diblokir sebesar Rp 21,7 miliar untuk memenuhi kebijakan pemerintah tentang automatic adjustment.

"Rp 434 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain 5 persen. Sehingga total pagu belanja Rp 412 miliar," jelas Bambang dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).

Adapun langkah automatic adjustment atau pemblokiran anggaran memang dilakukan Sri Mulyani dengan memotong 5 persen anggaran sejumlah kementerian/lembaga, dengan total nilai Rp 50,14 triliun.

Blokir anggaran IKN ini ditetapkan lewat surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Lebih lanjut, Bambang turut melaporkan penyerapan anggaran Otorita IKN di sepanjang 2023 mencapai Rp 271,71 miliar.

Angka tersebut sekitar 95,04 persen dari total anggaran Otorita IKN 2023 sebesar Rp 285 miliar. Penyerapan terbesar berada di sisi Sekretariat Otorita IKN hingga senilai Rp 174,13 miliar.

"Tahun lalu anggaran kami alokasinya Rp 285 miliar, realisasi penyerapan 95 persen di Rp 271 miliar, ini untuk 9 unit eselon I. Alhamdulillah kita bisa sampai 95 persen, karena mepet juga sebenarnya, kebutuhan tentunya lebih besar dari apa yang direncanakan," tutur Bambang Susantono.