Ribuan Buruh Terancam Tak Dapat THR Lebaran, Ini Alasannya!

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan ribu pekerja atau buruh terancam tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran 2024. Jal ini karena disinyalir adanya gerakan dari para pengusaha yang sengaja melakukan PHK sebelum hari raya. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, dari data yang diperoleh dari Posko Pengaduan internaL KSPI, terdapat pekerja yang sengaja di-PHK dan tidak diberikan THR sebagaimana mestinya.

"Dan sejauh ini hampir kurang lebih dari posko tersebut, Partai Buruh mencatat ada puluhan ribu buruh yang tidak mendapat THR, termasuk THR yang ditunggak dan dicicil oleh perusahaan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Lanjutnya, terdapat 3 modus yang kerap dilakukan perusahaan untuk tidak membayarkan THR lebaran kepada pekerja di setiap tahunnya. Pertama, modus perusahaan tidak membayar THR dengan alasan tidak mampu secara keuangan.

Kedua, perusahaan sengaja menunggak pembayaran THR dengan memberikan janji-janji kalau perusahaan tidak rugi, padahal kondisi perusahaan baik-baik saja. Dan ketiga perusahaan memilih mencicil untuk membayar THR.

 Rekomendasi

Agar kasus-kasus tersebut tidak terulang dan menjadi budaya di setiap tahunnya. KSPI memberikan tiga rekomendasi pada pemerintah untuk penyelesaian persoalan terkait pembayaran THR.

Pertama, membuat regulasi yang memberikan hukuman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR. Sanksi pidana ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi perusahaan nakal yang tidak membayarkan THR lebaran 2024.

"Karena sanksi administrasi yang ada tidak memberikan efek jera. Misal apabila 2 kali berturut-turut perusahaan tidak membayar THR dikenakan sanksi pidana, dan sanksi administrasi diberlakukan jika perusahaan tidak membayar sekali," tegas Said Iqbal.

Kedua, membuat batas akhir pembayaran THR adalah H-14 lebaran Idulfitri, bukan H-7. Karena apabila H-7 banyak perusahaan yang sudah libur atau mendekati libur, sehingga perusahaan sengaja mengulur-ulur waktu dan akhirnya para buruh sudah banyak yang pulang kampung karena perusahaan sudah meliburkan para pekerjanya.

Ketiga, membentuk Posko Gabungan (Tripartit), di tingkat kabupaten/kota, bukan hanya di tingkat nasional. Sehingga pengusaha dan serikat pekerja punya kewajiban yang sama bersama pemerintah mendatangi H-14 untuk memeriksa, apakah perusahaan sudah bayar THR.

"Sehingga langkah ini bisa mencegah perusahaan-perusahaan nakal yang tidak membayar THR, menunggak THR atau mencicil THR," ujar Said Iqbal.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com