HET Beras Premium Naik Jadi Rp 14.900 per Kg, Berlaku hingga April 2024

Kenaikan Harga Beras di Pasar Cibubur — Rata-rata kenaikan harga beras di pasar Cibubur Jakarta sekitar Rp2.000,- per liternya. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui perpanjangan relaksasi kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras Rp 1.000 hingga 24 April 2024.

Hal itu diutarakan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Arif mengatakan, perpanjangan harga beras naik ini bertujuan menjaga stabilitas dan ketersediaan di pasar.

"Kan sampai (tanggal) 24 (Maret) ini, kita perpanjang lagi dari 24 (Maret) sampai 24 (April) berikutnya lah. Karena kan supaya beras itu tetap ada di pasar, sambil sesuaikan (GKP) gabah kering panen untuk turun," terang Arief.

Bapanas sendiri sebelumnya telah menetapkan HET beras premium lebih mahal Rp 1.000 dibanding sebelumnya. Dengan demikian, di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan diberlakukan relaksasi HET beras premium dari Rp 13.900 per kg jadi Rp 14.900 per kg.

Kemudian, di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET beras premium diberlakukan Rp 15.400 per kg dari sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, relaksasi HET beras premium di Rp 15.400 per kg dari sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Sementara untuk wilayah Sulawesi, relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kg dari sebelumnya Rp 13.900 per kg. Untuk wilayah Kalimantan, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 15.400 per kg dari sebelumnya Rp 14.400 per kg.

Sedangkan untuk wilayah Papua dan Maluku, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 15.800 per kg daripada HET sebelumnya Rp 14.800 per kg.

2 dari 3 halaman

Kabar Buruk, Bos Bulog Sebut Harga Beras Sulit Turun

Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pangan Mulai Merangkak Naik — Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHPS), Selasa (5/3/2024), mencatat harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjelaskan, harga beras telah mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Terdapat sejumlah alasan yang membuat harga beras naik. Alasan utama adalah adanya gangguan cuaca El Nino yang membuat musim tanam mundur.

Bayu melanjutkan, kenaikan harga beras ini akan berdampak ke depannya. Harga beras diprediksi akan tetap bertahan dan diperkirakan tidak turun kembali ke harga seperti semula.

"Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan, tidak sampai serendah seperti yang diperkirakan semula," ujar Bayu seperti ditulis pada Selasa (19/3/2024).

Sulitnya harga beras untuk turun lagi ini karena pengaruh sejumlah faktor, seperti biaya produksi petani yang terdiri atas ongkos tenaga kerja, sewa lahan, harga pupuk dan benih. Dengan naiknya biaya produksi petani maka harga gabah yang dijual pun akan ikut berubah. Dengan demikian, harga beras tidak akan serendah seperti sebelumnya.

3 dari 3 halaman

Upah Tenaga Kerja

Imbas Kenaikan BBM, Harga Beras Ikut Merangkak Naik — Warga saat membeli beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada melonjaknya harga beras di Pasar Induk Cipinang hingga Rp 2.000 - Rp 3.000 per kilogram akibat bertambahnya biaya transportasi. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Selain itu, upah tenaga kerja informal juga sudah mulai naik dan biaya hidup ikut meningkat. "Sekitar 50 persen dari biaya produksi sawah itu, atau biaya produksi tanaman padi adalah tenaga kerja, harga sewa lahan juga demikian, konversi lahan kan terjadi, pasti lahan makin sedikit, lahan makin sedikit maka sewa lahan akan makin mahal jadi ongkos naik, pupuk juga naik," katanya.

Namun demikian, Bayu belum bisa memastikan berapa harga beras dan harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, Bulog akan menunggu kepastian harga dari kementerian/lembaga terkait.

"Tapi berapa besar kenaikannya, nanti kita tunggu lah biar dari otoritasnya yang mengeluarkan, Badan Pangan Nasional atau Kementerian Pertanian atau BPS," ucap Bayu.