Erick Thohir Usul PMN Rp 44 Triliun Buat 2025

PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. PT Wijaya Karya sebesar Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.

PT LEN Industri sebesar Rp 2 triliun untuk penyehatan keuangan. PT Danareksa sebesar Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru dan penugasan pemerintah.

Berikutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp 1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program cadangan pangan pemerintah (CPP). PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp 1,56 triliun untuk penyelesain proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.

Selanjutnya, Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun untuk penyediaan bus listrik. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaiaan persediaan. Serta, PT INKA sebesar Rp 975 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

Jika di total, maka usulan PMN bagi BUMN di 2025 ini sebesar Rp 44,24 triliun. Erick berharap, PMN bisa diberikan mengingat besarnya juga dividen yang disetor perusahaan pelat merah ke negara.

"Tentu seperti sebelumnya kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividen-nya kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) tahun 2024 untuk 7 perusahaan pelat merah. Nilainya mencapai Rp 13,6 triliun.

Erick mengatakan, sumber dana PMN ini dari dana cadangan investasi yang dimiliki pemerintah. Tujuannya untuk menyelesaikan sejumlah penugasan yang dijalankan BUMN.

"Tentu sebagai catatan juga yang terpenting seperti juga kita terus dorong yang namanya penyehatan dan juga tentu penugasan yang sudah kita inikan (sepakati)," ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dia pun meminta usulan PMN Rp 13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Memang, perlu restu Komisi VI untuk mendorong pencairan dana dari pemerintah ke BUMN.

"Di tahun 2024 ini memang kita ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai 13,6 triliun, Saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan seluruh jajarannya," paparnya.

Sebagai rinciannya, ada PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 2 triliun untuk memberi rangkaian KRL baru dan retrofit sejumlah rangkaian.

Lalu, ada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 1,6 triliun untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Betung. Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe sebesar Rp 1 triliun, ada rencana untuk penguatan bisnis.

Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp 3 triliun untuk pembelian 3 kapal baru guna melayani rute perintis. Kemudian, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp 2 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Tak lupa, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan. Serta, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan modal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Ini penugasan dari pemerintah, san itu totalnya Rp 13,6 triliun," kata dia.