Melihat Lobi-Lobi China soal Ekonomi Digital Dunia

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut bahwa lobi-lobi China dengan banyak negara berkaitan urusan ekonomi digital memang nyata.

Negara Tirai Bambu itu memilki kepentingan besar ketika pemerintah mereka atau melalui perusahaan asal, tengah berinvestasi dan juga berbisnis di suatu negara.

"Kita tidak bisa memisah antara program Jalur Sutera China di bidang hilirisasi nikel dengan digital, itu satu paket. Kalau diutak atik maka imbasnya pemerintah China yang akan turun tangan," kata Bhima dikutip Rabu (20/3/2024).

Salah satu campur tangan pemerintah China diduga dalam investasi TikTok. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin menyebut lolosnya Rancangan Undang-undang (RUU) yang dapat melarang penggunaan media sosial TikTok di Amerika Serikat (AS) menunjukkan persaingan bisnis tidak sehat.

"RUU yang disahkan oleh DPR AS itu menunjukkan tindakan AS bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional," kata Wang Wenbin dikutip dari Antara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk memblokir TikTok di negara itu melalui pemungutan suara dengan hasil 325 banding 65 pada Rabu (13/3).

Namun demikian, berbeda dengan Indonesia. Pemerintah belum tegas menegakkan aturan terhadap Tiktok Shop yang terang-terangan masih melanggar aturan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Menurut Bhima, dibiarkannya Tiktok tak ikut aturan lantaran perusahaan asal China itu punya pengaruh besar di Tanah Air.

"Karena perusahaan raksasa dan Tiktok punya peran yang signifikan dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin. Selain itu ada kekhawatiran ketika Tiktok shop dilarang terjadi pembatalan rencana investasi Tiktok senilai Rp152 triliun yang sebelumnya sudah diumumkan. Memang angka janji investasi-nya besar tapi pemerintah perlu menimbang kerugian kalau social commerce terus di biarkan tanpa aturan," kata Bhima.