Direktur Eksekutif The Prakarsa Desak Penerapan Pajak Kekayaan di seluruh Dunia

Selain itu, Maftuchan juga menjelaskan bagaimana para penentang pajak kekayaan kerap menggunakan argumen mengenai potensi pelarian modal, disinsentif terhadap perilaku investasi, dan peningkatan penghindaran pajak.

Namun permasalahan ini lebih banyak terjadi di negara-negara surga pajak dibandingkan di negara-negara yang menerapkan pajak kekayaan. Oleh karena itu, Maftuchan menyerukan agar pajak kekayaan dimasukkan dalam Konvensi Pajak PBB untuk mengatasi tantangan tersebut.

Maftuchan mengingatkan para peserta forum mengenai konsensus global terkait pengenaan pajak atas penghasilan dan kekayaan orang-orang terkaya, sebagaimana diakui dalam Agenda Aksi Addis Ababa. Pada kesempatan ini Maftuchan mendesak PBB, termasuk ECOSOC, untuk mendukung negara-negara dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan progresif untuk mengurangi kesenjangan melalui pajak kekayaan.

Di akhir, Maftuchan mengusulkan agar ECOSOC memfasilitasi pusat pembelajaran di antara negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dalam merancang pajak kekayaan dengan lebih efektif. Hal ini mencakup basis pajak yang lebih luas, langkah-langkah untuk mengurangi biaya penilaian dan risiko likuiditas, serta ketentuan untuk memperpanjang tenggat waktu perpajakan.

Selain itu, mengadvokasi standar transparansi pajak berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional atau UN Framework Convention on International Tax Cooperation (FCITC) sangat penting dalam meningkatkan kemampuan negara untuk memungut pajak atas pendapatan modal dan aset.

Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, lembaga global seperti PBB, dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mengadvokasi pajak kekayaan secara global, memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan, terutama negara-negara berkembang, untuk membentuk kebijakan pajak kekayaan global.