DPR Usul Pembayaran THR Maksimal 14 Hari Sebelum Lebaran

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mengeluarkan surat edaran terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Tunjangan ini diharapkan dapat membantu pekerja untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya selama Hari Raya Idul Fitri.

Menanggapi, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menilai meski rutin diberikan tiap tahunnya, ada beberapa catatan terkait pemberian THR ini.

Disisi lain, Edy mengapresiasi kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang telah mengeluarkan surat edaran dengan Nomor SE Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Surat ini dikeluarkan pada Senin lalu (18/3/2024).

“Dengan adanya surat ini menunjukkan bahwa atensi pemberian THR tidak hanya diawasi pusat tapi juga pemerintah daerah. Sebab surat ini ditujukan kepada gubernur di setiap provinsi," kata Edy kepada Liputan6.com, Kamis (21/3/2024).

Aturan THR

Edy menjelaskan, aturan terkait THR sendiri sudah tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016. Dalam aturan ini telah dituliskan ketentuan pekerja mendapatkan THR. Misalnya saja terkait batas waktu maksimal pemberian THR dan besaran THR itu sendiri.

“Menurut saya, ada yang harus direvisi dalam aturan pemberian THR ini. Yakni THR bisa diberikan maksimal tujuh hari sebelum hari raya,” kata Edy.

Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini berpandangan bahwa durasi maksimal ini harus diubah. Setidaknya 14 hari sebelum Idul Fitri. Alasannya, Indonesia memiliki kebiasaan mudik ke kampung halaman. Sementara harga tiket angkutan umum meroket saat ini. Dengan adanya THR ini maka akan membantu pekerja untuk mencukupi kebutuhan mudiknya.

"Ini bermanfaat juga untuk perputaran ekonomi. Jadi selama perjalanan dan di kampung punya uang untuk dibelanjakan," ujarnya.