IMT-GT Targetkan Integrasi Kawasan dengan Perekonomian Berkelanjutan

Topik lain yang turut diangkat dalam pertemuan tersebut yaitu gagasan kolaboratif BIMP-EAGA & IMT-GT Blue Economy Strategy 2030.

Inisiatif ini selaras dengan prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 menghasilkan kesepakan ASEAN Blue Economy Framework, yang di antaranya menggarisbawahi integrasi sektor-sektor strategis, termasuk energi biru terbarukan, bioteknologi, budidaya perikanan berkelanjutan, pariwisata, serta transportasi air.

Indonesia juga menyampaikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta sektor swasta perlu berkomitmen mewujudkan tujuan bersama dari kerja sama ini yaitu memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat integrasi kawasan.

"Indonesia mendorong semua pemangku kepentingan untuk lebih aktif membahas secara komprehensif proyek yang layak dan dapat diimplementasikan segera melalui upaya kolaboratif dalam mencapai Visi IMT-GT 2036,” ujar Asdep Netty.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretariat Nasional Malaysia dan Thailand, ADB dan Centre of IMT-GT (CIMT) selaku Sekretariat Bersama IMT-GT. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan dari Kemenko Perekonomian, semua Kementerian Pemangku Sektor, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan universitas.

Sebelumnya diberitakan, Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengunjungi Markas Besar OECD di Paris, Prancis, Jumat 3 November 2023. Langkah ini sebagai salah satu misi menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak mendiskusikan mengenai proses aksesi, instrumen dan standar OECD yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, partisipasi dalam komite/badan/program, hingga pembiayaan sehubungan dengan proses aksesi.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya pernyataan minat Indonesia menjadi anggota OECD telah disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Pada tingkat pusat, Pemerintah Indonesia terus melalukan koordinasi sehubungan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Komitmen kuat juga ditunjukkan dengan beberapa pertemuan Menteri Pemerintah Indonesia dengan Sekretaris Jenderal OECD,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa pada tingkat teknis, Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan OECD telah mulai mempersiapkan diri baik dari aspek substansi maupun koordinasi teknis lainnya. Untuk menciptakan koordinasi yang terstruktur, Tim Nasional akan dibentuk Pemerintah Indonesia yang berfokus pada langkah-langkah terkait proses aksesi OECD. Menanggapi hal tersebut, Deputy Director for Global Relations and Co-operation OECD Karim Dahou menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam proses untuk menjadi anggota penuh OECD.

Dalam kunjungan tersebut Sesmenko Susiwijono turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi. Selain itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Dubes Mohamad Oemar turut mendampingi delegasi secara khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan para Duta Besar dan perwakilan tetap OECD, yakni Australia, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, dan Selandia Baru. Dalam pertemuan tersebut, setiap negara menyampaikan dukungan atas minat Indonesia untuk menjadi anggota tetap OECD dan kesediaan untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Indonesia berharap dukungan tersebut dapat segera diberikan untuk mempercepat proses aksesi pasca diterimanya secara resmi minat keanggotaan Indonesia.

“Kerja sama yang terjalin dengan negara OECD tidak hanya dimaknai untuk proses keanggotaan OECD saja. Sebelumnya, kerja sama telah dilakukan dengan negara anggota OECD dalam konteks hubungan bilateral ekonomi,” kata Deputi Edi.