Aturan PPh Pasal 21 Berubah, Ini Cara Hitungnya!

Liputan6.com, Jakarta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2023 sudah terbit dan mulai berlaku 1 Januari 202. Aturan ini merupakan simplifikasi cara perhitungan PPh pasal 21 melalui Tarif Efektif Rata Rata.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang menerima penghasilan berupa gaji atau upah. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, THR dan bonus merupakan bagian dari penghasilan karyawan dan dikenakan PPh Pasal 21.

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada pembayaran pajak telah menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak karena menimbulkan asumsi tentang penambahan beban pajak baru.

Dikutip dari aku resmi instagram Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (28/3/2024), TER bukanlah jenis pajak baru, melainkan pendekatan baru dalam perhitungan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah proses administrasi perpajakan.

Bagi sebagian orang, menghitung jumlah pajak yang harus dipotong mungkin menjadi tugas yang rumit dan membingungkan. Namun, dengan penerapan tarif efektif rata-rata (TER), proses ini dapat menjadi lebih mudah dan sederhana bagi wajib pajak.

Tarif efektif rata-rata adalah metode penghitungan pajak yang memperhitungkan tarif pajak berdasarkan penghasilan kumulatif selama satu tahun pajak. Dengan kata lain, tarif efektif rata-rata mempertimbangkan penghasilan total wajib pajak dalam satu tahun untuk menentukan tarif pajak yang sebenarnya

Direktorat jendral Pajak menjelaskan bahwa tarif efektif rata rata bukanlah jenis pajak baru dan tidak ada tambahan bahan pajak baru.

“Penerapan TER memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap masa pajak”, Dikutip dari Instagram resmi DJP @ditjenpajakri (31/01/2024).

Direktorat Jendral Pajak juga telah menyediakan Kalkulator Pajak untuk memudahkan perhitungan berbagai jenis pajak Termasuk PPh Pasal 21 dengan mengunakan tarif efektif rata rata pada link : kalkulator.pajak.go.id

Contoh penghitungannya secara lengkap terdapat di infografis berikut :

2 dari 3 halaman

Contoh Cara Hitung Lama

Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan Rp.15.000.000, serta membayar iuran pensiun Rp.150.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

Gaji bulanan 15.000.000

Biaya Jabatan 5% atau maksimal 500.000

Iuran pensiun 150.000

Penghasilan neto sebulan 14.350.000

Penghasilan neto setahun 172.200.000

PTKP K/0 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak 113.700.000

PPh Pasal 21 terutang

Lapisan I 3.000.000

Lapisan II 8.055.000

Total PPh PAsal 21 terutang setahun 11.055.000

PPh Pasal 21 terutang per bulan (Sebelum TER) 921.250

Perhitungan dengan TER

(tarif lihat table acuan)

TER (Januari s.d. November) 900.000

6% x 15.000.000

PPh Pasal 21 terutang (Jan s.d. Nov)

11 x 900.000 9.900.000

PPh Pasal 21 terutang Desember

11.055.000- 9.900.000 1.155.000

Sebelum TER (Jan s.d. Des)

Per bulan (921.250) ' Pertahun (11.055.000)

Dengan TER (Jan s.d. Nov)

900.000

Des : 1.155.000

PPH Pasal 21 bulan Desember lebih besar daripada bulan Januari s.d. November.

3 dari 3 halaman

Ilustrasi Cara Menghitung Baru

Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan Rp.20.000.000, serta membayar iuran pensiun Rp.200.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

Gaji bulanan 20.000.000

Biaya Jabatan 5% atau maksimal 500.000

Iuran pension 200.000

Penghasilan neto sebulan 19.300.000

Penghasilan neto setahun 231.600.000

PTKP K/0 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak 173.100.000

PPh Pasal 21 terutang

Lapisan I 3.000.000

Lapisan II 16.965.000

Total PPh PAsal 21 terutang setahun 19.965.000

PPh Pasal 21 terutang per bulan (Sebelum TER) 921.250

Perhitungan dengan TER

(tarif lihat table acuan)

TER (Januari s.d. November) 1.800.000

9% x 20.000.000

PPh Pasal 21 terutang (Jan s.d. Nov)

11 x 1.800.000 19.800.000

PPh Pasal 21 terutang Desember

19.965.000 - 19.800.000 165.000

Sebelum TER (Jan s.d. Des)

Per bulan (1.663.750) ' Pertahun (19.965.750)

Dengan TER (Jan s.d. Nov)

1.800.000

Des : 165.000

PPH Pasal 21 bulan Desember lebih kecil daripada bulan Januari s.d. November

Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

Pada akhir tahun, PPh Pasal 21 terutang tetap sama besarnya, antara sebelum berlakunya TER dan saat berlakunya TER. Sehinga bisa dikatakan bahwa tidak ada tambahan baru.

Namun terdapat pula kondisi bahwa PPh Pasal 21 terutang pada bulan desember lebih besar daripada PPh pasal 21 terutang bulanan sebelum berlakunya TER seperti pada infografis pertama

Sebaliknya bisa juga terdapat kondisi bahwa PPh Pasal 21 terutang bulan desember lebih kecil daripada PPH Pasal 21 terutang bulanan sebelum berlakunya TER seperti pada infografis kedua.

Melihat Layanan Ramah Disabilitas di Kantor Pajak

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
THR
Peristiwa
THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
THR
PPh
gaji
PPh Pasal 21
Pembayaran Pajak