Program Hilirisasi Sukses Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebelumnya diberitakan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID tepat berusia 1 tahun pada 21 Maret 2024. Holding BUMN tambang telah memacu berbagai program hilirisasi produk pertambangan nasional mulai dari tembaga, bauksit hingga nikel demi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan rasa syukur terhadap berbagai torehan kinerja yang positif pada tahun pertama dalam melaksanakan tugas sebagai strategic holding.

Perseroan bersama seluruh anggota holding berupaya proaktif mendukung pemerintah untuk semakin mendorong program hilirisasi produk pertambangan.

Selain hal ini merupakan cara yang efektif untuk memberikan nilai tambah bagi persekonomian nasional, hilirisasi menjadi cara bagi Indonesia untuk menunjukkan keandalan industrialisasi produk tambang nasional.

“Kami sangat mensyukuri perjalanan satu tahun ini. Tentunya sudah banyak torehan positif yang dicapai tahun ini, tapi kami tidak berpuas diri dan terus mencari potensi untuk dapat terus lebih gencar dalam program hilirisasi dan menciptakan nilai tambah,” katanya.

Salah satu pencapaian penting yang diraih setahun terakhir adalah menyelesaikan proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. Meski memakan waktu yang tidak sebentar, holding berhasil menjadi pemegang saham mayoritas.

Hendi menyampaikan bahwa upaya divestasi ini merupakan komitmen penting pemerintah dalam memastikan terus berjalannya hilirisasi dari bijih nikel hingga menjadi produk siap ekspor.

Holding turut mengawal proses hilirisasi bauksit lewat proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sangat krusial karena mampu menekan kebutuhan produk setengah jadi alumina Nasional.

Keberadaan SGAR ini akan melengkapi rantai hilirisasi produk bauksit. Dimulai dari pertambangan bijih bauksit yang dimiliki PT Antam di Kalimantan Barat. Hasil tambang kemudian diolah di smelter menjadi produk alumina.

Selanjutnya produk turunan itu dikirim ke Kuala Tanjung, Sumatra Utara untuk kemudian dileburkan menjadi produk aluminium.

Di Jawa Timur, MIND ID Group turut mendorong penyelesaian smelter tembaga yang dikerjakan oleh PT Freeport Indonesia. Proyek ini akan memberi nilai tambah bagi produk hasil dalam negeri.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi MIND ID Group yang proaktif merampungkan sejumlah smelter termasuk salah satunya pabrik pemurnian alumina di Kalimantan Barat.

Menurutnya, langkah cepat ini dapat menjadi contoh bagi banyak pelaku pertambangan dalam menciptakan nilai tambah dari komoditas bahan mentah menjadi menjadi bahan setengah jadi maupun produk jadi.

“Ini yang sering saya sampaikan terkait hilirisasi. Setelah nikel, beberapa komoditas tambang juga terus berjalan, dan kemudian kita masuk ke bauksit. Karena bijih bauksit paling banyak ada di Kalimantan Barat," kata Jokowi.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak khawatir akuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14 persen dilakukan saat harga nikel di pasaran merosot.

Seperti diketahui, harga nikel terus melorot sejak mencapai titik puncak USD 33.294 per ton pada Maret 2022. Per 1 Maret 2024, harga penawaran nikel di London Metal Exchange (LME) berada di posisi USD 17.430 per ton.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah telah berpikir jangka panjang dalam program divestasi saham Vale. Termasuk soal harga nikel yang saat ini anjlok.

"Ini yang sekarang sedang kita cari. Kalau merosot itu kan hari ini. Ini kan bukan mikir satu hari sekarang. Kita kan mikirnya beberapa puluh tahun ke depan. Kita ingin bahwa semuanya mendapatkan manfaat," ujar Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Menurut dia, pemerintah telah berpikir bahwa dengan penarikan saham Vale ini bakal turut mendongkrak penerimaan negara. Juga sejalan dengan program hilirisasi yang digalakan pemerintah.

"Itu kan sekarang yang dikoordinasikan, mungkin nanti akan diputuskan oleh Kementerian Keuangan bagaimana sistem kebijakannya," imbuh Dadan.