Satgas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor Bakal Percepat Pengembangan Industri di Indonesia

Dalam perjalanan menuju pengembangan industri semikonduktor di Indonesia, kebutuhan akan peningkatan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat mendasar.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi semikonduktor di Indonesia menjadi prioritas utama demi menjaga daya saing dan kemandirian industri semikonduktor Tanah Air.

Dengan memperkuat investasi dan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, Satgas Semikonduktor bertekad untuk memastikan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas siap mendukung pertumbuhan industri semikonduktor yang berkelanjutan dan inovatif.

"Jerman memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam industri semikonduktor, dan kami siap membantu pelajar dan tenaga ahli di Indonesia untuk mendapatkan kesempatan pelatihan, pendidikan lanjutan dan bahkan kesempatan magang di perusahaan semikonduktor terkemuka Jerman," tanggap Dubes RI di Jerman Arief Havas Oegroseno pada kesempatan yang sama.

Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM, Dubes RI di Singapura, Dubes RI di Berlin, Tim Ahli Menko Perekonomian, akademisi Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Indonesia, pelaku usaha dari PT. Infineon Technologies Batam, serta perwakilan dari unit instansi Kementerian/Lembaga dan Kantor Perwakilan RI di Washington DC dan Den Haag. 

Sebelumnya diberitakan, Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengunjungi Markas Besar OECD di Paris, Prancis, Jumat 3 November 2023. Langkah ini sebagai salah satu misi menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak mendiskusikan mengenai proses aksesi, instrumen dan standar OECD yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, partisipasi dalam komite/badan/program, hingga pembiayaan sehubungan dengan proses aksesi.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya pernyataan minat Indonesia menjadi anggota OECD telah disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Pada tingkat pusat, Pemerintah Indonesia terus melalukan koordinasi sehubungan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Komitmen kuat juga ditunjukkan dengan beberapa pertemuan Menteri Pemerintah Indonesia dengan Sekretaris Jenderal OECD,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa pada tingkat teknis, Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan OECD telah mulai mempersiapkan diri baik dari aspek substansi maupun koordinasi teknis lainnya. Untuk menciptakan koordinasi yang terstruktur, Tim Nasional akan dibentuk Pemerintah Indonesia yang berfokus pada langkah-langkah terkait proses aksesi OECD. Menanggapi hal tersebut, Deputy Director for Global Relations and Co-operation OECD Karim Dahou menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam proses untuk menjadi anggota penuh OECD.

Dalam kunjungan tersebut Sesmenko Susiwijono turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi. Selain itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Dubes Mohamad Oemar turut mendampingi delegasi secara khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan para Duta Besar dan perwakilan tetap OECD, yakni Australia, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, dan Selandia Baru. Dalam pertemuan tersebut, setiap negara menyampaikan dukungan atas minat Indonesia untuk menjadi anggota tetap OECD dan kesediaan untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Indonesia berharap dukungan tersebut dapat segera diberikan untuk mempercepat proses aksesi pasca diterimanya secara resmi minat keanggotaan Indonesia.

“Kerja sama yang terjalin dengan negara OECD tidak hanya dimaknai untuk proses keanggotaan OECD saja. Sebelumnya, kerja sama telah dilakukan dengan negara anggota OECD dalam konteks hubungan bilateral ekonomi,” kata Deputi Edi.

Secara spesifik Deputi Edi menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Australia dan Jepang yang secara tertulis telah menyampaikan komitmen penyediaan dukungan teknis bagi Pemri untuk proses aksesi OECD. Lebih lanjut, Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara yang saat ini sedang menjadi kandidat aksesi OECD seperti Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara-negara yang baru saja menjadi anggota OECD.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja di Prancis ini, Deputi Edi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Brazil untuk Organisasi Internasional di Paris, Sarquis José Buainain Sarquis. Dalam pertemuan ini diperoleh gambaran proses aksesi yang tengah dijalankan Brazil, termasuk masukan dari Pemerintah Brazil untuk proses aksesi Indonesia. Deputi Edi juga melakukan pertemuan dengan Head of Division of Asia Pacific and Partnerships International Energy Agency, Toru Kjiwara membahas langkah-langkah Indonesia mencapai target net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat dan peluang kerja sama dengan International Energy Agency dalam proses dekarbonisasi Indonesia.