Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Rusun Panti Asuhan Muhammadiyah di Madura

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki, Minggu (25/2/2024).

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Pertama di Sulawesi Barat

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%," ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya - PT. Tuah Agung Anugrah - PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun.

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60% dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong- Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38% dan sekitar 24% lahan kering sekunder.

Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam).

Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melakukan berbagai inovasi pemanfaatan teknologi dan produk baja untuk perumahan. Ini diperlukan agar ke depan pembangunan rumah bisa dilaksanakan secara lebih masif, cepat dan terjaga kualitasnya.

"Saat ini kebutuhan rumah untuk masyarakat semakin meningkat. Sehingga Kementerian PUPR berharap PT Krakatau Steel untuk bisa melakukan berbagai inovasi penggunaan baja untuk pembangunan hunian," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat melakukan kunjungan kerja ke PT. Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Rabu (13/9/2023).

Sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Iwan menilai, adanya kerjasama dengan PT Krakatau Steel juga diperlukan guna menunjang program infrastruktur dan perumahan. Selain itu, komponen baja juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Iwan berharap Krakatau Steel bisa bersinergi dengan BUMN Karya dalam inovasi teknologi untuk pembangunan rumah tapak maupun rumah susun. Ia juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam program perumahan, sehingga ada kebanggaan bagi industri baja dalam negeri untuk berkontribusi lebih banyak lagi di sektor pembangunan infrastruktur.

"Banyak tawaran masuk terkait produk baja dari luar negeri dalam pembangunan rumah masyarakat termasuk di IKN. Tapi kami ingin penggunaan produk dalam negeri lebih diutamakan karena industri baja seperti PT Krakatau Steel yang memiliki berbagai produk baja bisa berkontribusi dalam pembangunan perumahan," terangnya.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga mengundang BUMN Karya untuk menyiapkan berbagai teknologi yakni pertama kaitannya dengan Rusun Pracetak Modular Volumetrik seperti 22 Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN yang dibangun dalam waktu singkat.

"Selain konstruksi bangunan, hal yang perlu diperhatikan yakni bagaimana teknologi pembuatan toilet yang mudah dan cepat, namun berkualitas," kata Iwan.

Kedua, teknologi rumah sederhana yang bisa di produksi di bawah harga Rp 70 juta dengan tipe 36. Pasar pemanfaatan teknologi penggunaan baja nantinya bukan hanya untuk penanganan rumah terdampak bencana, tapi juga untuk rumah bersubsidi yang dibangun pengembang.