Tak Mampu Tutup Subsidi, Pemerintah Serahkan Diskon Tarif Tol 50% ke BUJT

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku tak sanggup menanggung usulan tambahan diskon tarif tol menjadi 50 persen, seperti diminta Komisi V DPR RI. Sehingga, putusan terkait itu diserahkan ke masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Seperti ditekankan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono usai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa, 2 April 2024. Menurutnya, kebijakan diskon tarif tol itu jadi tanggung jawab tiap perusahaan pengelola tol. 

"Enggak, itu kan cuman wacana. (Berarti tidak memungkinkan?) Ngomong ke BUJT-nya, itu kan bukan kita yang menetapkan," tegas Basuki, dikutip Rabu (3/4/2024).

Basuki menganggap pemerintah belum mampu menanggung subsidi kompensasi untuk menambah pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen yang dilaksanakan sejumlah BUJT.

"(Bebankan anggaran pemerintah?) Iya, iya. Saya kira subsidi-subsidi lagi, enggak lah," kata Basuki. 

Senada, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pemerintah bakal kena todong BUJT yang nantinya meminta kompensasi atas tambahan 30 persen potongan tarif itu. 

"Ya memungkinkan saja (jika ada tambahan diskon tarif tol). Kalau secara aturan digratiskan pun mungkin, tapi mereka akan klaim ke negara, kan eman-eman nanti. Mahal itu kalau (digratiskan/tambah 30 persen)," ungkapnya. 

Sehingga, pemerintah pun meminta kesukarelaan dari masing-masing pengurus tol agar mau memberikan potongan tarif selama arus mudik dan balik Lebaran ini. Khususnya dalam memecah kepadatan di jalan arteri untuk dialihkan ke jalan tol. 

"Ya jadi prinsip kita karena kalau kita melakukan instruksi itu akan memberikan akibat kepada kompensasi. Jadi kita lebih baik memohon sukarela dari BUJT-nya," imbuh Hedy. 

"Oleh karena itu, tindakan sukarela itu salah satu upaya bagaimana agar tidak macet yang mengakibatkan pendapatan BUJT tidak sebesar kalau lancar pada saat kondisi puncak," pungkasnya.