Respons Luhut tentang Kasus Korupsi Timah: Sangat Disayangkan Terjadi

Dengan demikian menurut Menko Luhut tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara.

“Saya berharap dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera terupdate dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya sesuai arahan dari Presiden Jokowi terkait penyelesaian Gov-tech, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan,” ujar dia.

Seiring hal tersebut, menurut Menko Luhut bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara dapat bertambah. “Serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi sektor industri pertambangan,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penggunaan sarana elektronik dalam belanja pemerintah melalui e-katalog membawa transparansi. Dengan adanya transparansi ini maka diharapkan bisa menekan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat terlibat korupsi.

“Kalau kami bangun sistem yang baik, tidak ada OTT atau berkurang drastis OTT karena semua belanja melalui mesin, mesin tidak bisa disogok,” kata Menko Luhut di Sanur, Denpasar, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (7/3/2024).

Penggunaan e-Katalog yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

Bahkan, lanjut Luhut, dalam beberapa bulan terakhir tidak terjadi pihak atau pejabat negara dan pejabat di daerah terjaring OTT karena kasus dugaan korupsi.

"Dalam beberapa bulan terakhir kan tidak ada yang OTT, hampir tidak ada seingat saya di pemda, kecuali (suap) jabatan tapi kalau untuk karena korupsi saya kira berkurang," katanya.

Di sisi lain, imbuh Luhut, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.

“Jadi UMKM itu harus menikmati penggunaan produk dalam negeri yang mencapai sekitar Rp1.600 triliun dan ini angkanya terus berkembang sejalan perkembangan ekonomi RI,” imbuhnya.

Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.

Misalnya, ujar dia, dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial sesuai dengan target sasaran.

“Sekarang sedang berjalan ke arah Government Tech dan kami berharap paling tidak di Dukcapil bisa selesai pada Juli ini sehingga itu membuat Indonesia maju satu langkah. Jadi orang mau korupsi itu makin susah,” katanya.

Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata dia, juga mulai ditiru negara lain misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal sama.