Jelang Wajib Halal Oktober 2024, Sertifikasi Halal Produk Layanan Wisata Dikebut

Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sepakat bersinergi dan kolaborasi dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi produk layanan wisata. Komitmen tersebut juga menjadi upaya kolaboratif kedua pihak dalam menyukseskan Wajib Halal Oktober 2024 yang akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024 mendatang.

Komitmen sinergitas kedua pihak tersebut mengemuka dalam pertemuan sharing session antara Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham pada acara Forum Diskusi Penguatan Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata di Universitas Padjajaran, Bandung.

“Kami merasa Wajib Halal Oktober 2024 ini merupakan upaya kita untuk menjalankan amanat perundang-undangan, maka kami serius banget. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat Pariwisata Ramah Muslim (PRM), apalagi kami selaraskan dengan sertifikat halal." kata Sandiaga dikutip Jumat (5/4/2024).

"Kita ada 3.000 desa wisata yang akan kita kerjasamakan dengan kampus seperti Unpad. Mudah-mudahan ini akan menjadi memperkuat posisi kita sebagai Destinasi Wisata Halal nomor 1 dunia.” sambungnya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan bahwa dengan sertifikasi halal produk dan layanan usahanya, pengelola desa wisata dapat meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan kenyamanan ekstra bagi wisatawan muslim yang berkunjung.

“Saya ingin Jadesta (Jejaring Desa Wisata) yang menjadi andalan jejaring desa wisata ini bisa meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, produk-produk yang halal dan thoyib. Sehingga berkunjung ke desa wisata itu bisa menjadi halalan thoyiban dan mubarokah. Ini yang kita harapkan sehingga membuat (wisatawan merasa) nyaman, aman, dan menyenangkan saat berkunjung ke desa wisata,” kata Sandiaga.

Untuk mendorong percepatan penerapan sertifikasi halal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf telah menerbitkan Surat Edaran tentang Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman untuk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 25 Maret 2024.

“Jadi melalui surat edaran ini diharapkan bisa menambah wawasan literasi mengenai wisata ramah muslim dan juga meningkatkan awareness sertifikasi halal,” kata Sandiaga.

2 dari 3 halaman

Sertifikasi Halal di 3.000 Desa Wisata

Objek Wisata Lombok — Desa Wisata Sembalun Timba Gading, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. (dok. Bizan Fatomi)

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa kolaborasi BPJPH Kemenag dan Kemenparekraf dalam mempercepat sertifikasi halal di 3.000 desa wisata perlu dikonkritkan melalui program bersama yang harus segera dilaksanakan melalui kolaborasi yang masif.

“Pada tahun Wajib Halal Oktober 2024 ini, kami upayakan cara-cara yang extraordinary untuk melakukan kerja sama secara terbuka dan masif. Kali ini kami akan mengajak Pak Menteri nanti untuk melaunching program ini yang nantinya akan berada di 3.000 titik desa wisata yang tersebar di tanah air." kata Aqil menjelaskan.

"Tidak hanya hadir, tapi kita juga akan melakukan sosialisasi, pendampingan hingga fasilitasi (sertifikasi halal) kepada para pelaku UMK di lokasi.” jelas Aqil.

3 dari 3 halaman

Program Kolaboratif

Perbesar

Logo Halal Indonesia terbaru yang disebut mirip wayang (Foto: Dok. Kemenag)

Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa saat ini, program kolaboratif serupa dalam rangka menaymbut Wajib Halal Oktober 2024 juga tengah dijalankan oleh BPJPH dengan berbagai stakeholder baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

"Hari ini kami juga menggelar sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 di 1.068 titik lokasi di 34 provinsi, melalui Pengawasan Terpadu Sektor Hulu pada Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Unggas, serta pengawasan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat." imbuh Aqil menerangkan.

Rektor Unpad, Rina Indiastuti, menyebut Jawa Barat memiliki potensi halal yang besar, terlebih dengan dukungan komunitas Muslim yang sangat besar. Untuk itu pihaknya berencana untuk segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai peran aktif Unpad dalam memperkuat ekosistem halal khususnya di Jawa Barat.

Nampak hadir, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH Abdul Syakur, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat, Ketua ASIDEWI Jawa Barat Maulidan Isbar, Ketua Pokdarwis Desa Alamendah, dan Direktur Pengembangan Ekosistem Bisnis dan Digital, Istiqlal Global Fund, Aan Yugiastomo.

Infografis Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal. (Liputan6.com/Triyasni)

Tiap Akhir Pekan, LRT Jabodebek Terapkan Tarif Khusus

Halal
Produk
Halal dalam bahasa Arab artinya diperbolehkan.
Lihat Selengkapnya
Halal
Sertifikat Halal
Bisnis
Sertifikat Halal adalah sebuah tanda atau kepastian terkait kehalalan suatu produk.
Lihat Selengkapnya
Sertifikat Halal
BPJPH
Organisasi
BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Lihat Selengkapnya
BPJPH
Pariwisata
Bisnis
Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan.
Lihat Selengkapnya
Pariwisata
Wisata
Bisnis
Wisata disebut pula dengan piknik.
Lihat Selengkapnya
Wisata
desa wisata
Bisnis
Desa Wisata adalah salah satu upaya pengembangan pariwisata di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
desa wisata
kemenparekraf
Organisasi
Kemenparekraf adalah kependekan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Lihat Selengkapnya
kemenparekraf
Wajib Halal
sertifikasi halal